Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPK Blak-blakan soal Penyadapan dan Ancaman Revisi UU

Kompas.com - 18/02/2016, 07:07 WIB
Bayu Galih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa jabatan pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi memang masih terbilang muda.

Sejak dilantik pada 21 Desember 2015, belum "seumur jagung" lima orang dengan berbagai latar belakang itu memimpin KPK, lembaga antirasuah yang merupakan salah satu institusi kepercayaan publik.

Awalnya, sempat muncul keraguan terhadap lima pimpinan KPK tersebut. Namun, baru beberapa hari sejak pimpinan barunya dilantik, KPK sudah membuat gebrakan dengan melakukan operasi tangkap tangan.

Seorang anggota DPR dari PDI Perjuangan selaku partai penguasa, Damayanti Wisnu Putranti, ditangkap terkait suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rabu (13/1/2016) malam.

Dalam wawancara khusus kepada Kompas.com, Ketua KPK Agus Rahardjo menganggap operasi tangkap tangan (OTT) sebagai sebuah pembuktian untuk menjawab kerugian publik.

"Kalau tahun lalu, OTT lima kali ya. Kalau ini cepat juga OTT-nya, begitu dimonitor begitu terus kan, tiga minggu (sejak pelantikan) sudah ada OTT, itu menggembirakan," tutur Agus Rahardjo, saat menemui Kompas.com di kantornya, Selasa (16/2/2016).    

Tidak hanya itu, KPK di bawah pimpinan Agus kemudian melakukan OTT kedua pada Jumat (12/2/2016) malam. Kali ini, KPK menangkap Kepala Sub Direktorat Kasasi dan Perdata Khusus Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna.

Dua OTT dalam waktu dua bulan tentu menjadi sebuah prestasi tersendiri. Agus Rahardjo menilai bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari proses penyadapan yang dilakukan KPK.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Nasional
Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Nasional
Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

Nasional
Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Soal Waktu, Komunikasi Tidak Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Soal Waktu, Komunikasi Tidak Mandek

Nasional
Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

Nasional
Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

Nasional
Hari Kedua Kunker di Sultra, Jokowi Akan Tinjau RSUD dan Resmikan Jalan

Hari Kedua Kunker di Sultra, Jokowi Akan Tinjau RSUD dan Resmikan Jalan

Nasional
Serba-serbi Isu Anies pada Pilkada DKI: Antara Jadi 'King Maker' atau Maju Lagi

Serba-serbi Isu Anies pada Pilkada DKI: Antara Jadi "King Maker" atau Maju Lagi

Nasional
Diresmikan Presiden Jokowi, IDTH Jadi Laboratorium Pengujian Perangkat Digital Terbesar dan Terlengkap Se-Asia Tenggara

Diresmikan Presiden Jokowi, IDTH Jadi Laboratorium Pengujian Perangkat Digital Terbesar dan Terlengkap Se-Asia Tenggara

Nasional
Hujan Lebat yang Bawa Material Vulkanis Gunung Marapi Perparah Banjir di Sebagian Sumbar

Hujan Lebat yang Bawa Material Vulkanis Gunung Marapi Perparah Banjir di Sebagian Sumbar

Nasional
Pemerintah Saudi Tambah Layanan 'Fast Track' Jemaah Haji Indonesia

Pemerintah Saudi Tambah Layanan "Fast Track" Jemaah Haji Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com