Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saut Situmorang Ingin Novel Pindah agar Tak Terjadi Korosi di KPK

Kompas.com - 07/02/2016, 17:50 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang membantah adanya barter soal nasib penyidik Novel Baswedan di KPK.

Ia mengatakan, pimpinan KPK telah menentukan pilihannya untuk mengatasi masalah Novel.

"Ini bukan soal tawar menawar. Ini soal pilihan. Kami juga punya keterbatasan memberi alternatif pilihan, harus dilihat hati-hati ke arah mana," ujar Saut melalui pesan singkat, Minggu (7/2/2016).

Saut mengakui bahwa pimpinan KPK menawarkan posisi di luar KPK, yakni BUMN untuk menjadi tempat Novel mengabdi. (baca: Novel Baswedan Disuruh Pimpinan KPK Pilih Sendiri BUMN yang Diinginkan)

Opsi tersebut dipilih demi kelangsungan agenda yang lebih besar dalam pemberantasan korupsi. Ia pun meminta masyarakat tidak memandang sisi negatif atas pilihan tersebut.

TRIBUNNEWS / HERUDIN Pimpinan terpilih KPK periode 2015-2019, Thony Saut Situmorang, pada acara serah terima jabatan, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/12/2015).
"Sebaiknya mari kita semua memandang apa yang menimpa Novel tidak hanya dari sisi hitam putih, menang kalah, tawar menawar, emosi kelompok, benci atau rindu satu atas yang lain," kata Saut.

Menurut Saut, menata lembaga KPK yang masih dibayang-bayangi kasus masa lalu maka tidak akan efisien. (baca: "Ada yang Merasa Terancam Novel Terus Mengabdi di KPK")

Alih-alih mengejar "orang jahat", kata Saut, malah akan terkuras waktu dan sumber daya untuk menghadapinya.

Kejahatan luar biasa seperti korupsi dianggap sulit dikurangi jika memakai cara biasa untuk menuntaskannya. Saut menerapkan hal tersebut kepada kasus Novel. (baca: Jaksa Agung Pertimbangkan Opsi Selesaikan Kasus Novel, Samad, dan Bambang Widjojanto)

"Kalau kita masih memakai cara-cara biasa dalam menuntaskanya, termasuk cara-cara kita menata masalah SDM internal agar tidak diikat oleh isu-isu di masa lalu yang berpotensi membuat KPK korosi," kata Saut.

Saut mengatakan, apa yang terjadi pada Novel tidak bisa dicegah. Oleh sebab itu, Saut melihat opsi yang diambil pimpinan KPK untuk Novel sebagai upaya cepat untuk proyeksi jauh ke depan.

Supaya KPK dapat terintegrasi dalam menindak dan mencegah korupsi secara berkelanjutan. (baca: Jika Pindahkan Novel, KPK Dinilai Sama Saja Beri Sanksi)

"Dalam keadaan tertentu, demi kepentingan yang lebih besar, mari kita membangun peradaban baru yang diukur tidak dari hukuman atas norma atau perilaku saja, akan tetapi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat kita juga," kata Saut.

Dengan penempatan Novel di instansi lain, diharapkan korupsi di tempat tersebut dapat ditekan. Terlebih lagi, kata Saut, kinerja Novel di KPK sangat gemilang. (baca: Busyro: Keluarnya Novel dari KPK Akan Memantik Kegaduhan Baru)

"Korupsi itu kompleks dan di banyak tempat. BUMN hanya salah satu alternatif tempat yang perlu ditata mindset antikorupsinya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com