Jusuf Kalla Ingatkan Aburizal, Munas Golkar Harus Libatkan Agung Laksono

"Tidak, tidak (Aburizal Bakrie), tetapi Riau (hasil Munas Riau). Di Riau, kan, selain ada Aburizal, juga ada Agung (Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Riau). Jadi, Agung juga harus ikut (kepanitian munas)," ujar Kalla kepada pers, saat ditanya apakah panitia Munas Golkar akan didominasi kubu Aburizal, setibanya di Base Operation Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (20/1) petang.

Menurut Kalla, kepanitiaan Munas Partai Golkar juga tidak dilakukan oleh Tim Transisi.

"Tentunya juga yang menyelenggarakan munas adalah Golkar hasil Munas Riau. Itu lebih tepat," katanya.

Menyinggung kemungkinan digelar terlebih dahulu Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar baru Munas Golkar, Kalla mengatakan tidak apa- apa.

"Yang penting, ujung-ujungnya persatuan dan munas bersama," ucap Kalla.

Namun, Kalla meminta waktu pelaksanaan Rampinas yang dijadwalkan pada 23 Januari mendatang, perlu dibicarakan kembali.

"DPD-DPD (dewan pimpinan daerah) harus diselesaikan juga, sehingga butuh waktu," lanjutnya.

Sebelumnya, Aburizal Bakrie yang ditanya pers, seusai bertemu Kalla di kediaman dinasnya, Selasa (19/1/2016) malam, mengatakan, sebelum Munas Golkar, akan digelar terlebih dahulu rapimnas pada Sabtu mendatang.

Islah PPP

Sementara itu, terkait islah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sejauh ini masih terus diupayakan.

Namun, hingga Rabu, belum ada kesepakatan mengenai mekanisme yang akan ditempuh untuk melakukan islah.

Usulan pelaksanaan muktamar sebagai ajang islah yang digagas pengurus DPP PPP hasil Muktamar Bandung tahun 2011 juga belum disepakati semua kelompok atau faksi di internal PPP.

Dalam diskusi Muktamar Menuju Islah, di Jakarta, kemarin, Wakil Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Jakarta Epyardi Asda menyampaikan keberatan dengan wacana pelaksanaan muktamar oleh pengurus DPP PPP hasil Muktamar Bandung.

Alasannya, masa kerja pengurus DPP PPP hasil Muktamar Bandung sudah kedaluwarsa.

"Saya mendukung islah. Mekanismenya seperti apa, ini yang harus didiskusikan, perlu duduk bersama," ujarnya.

Pasca pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Kepengurusan DPP PPP Hasil Muktamar Surabaya, kepengurusan hasil Muktamar Bandung langsung mengambil alih kepemimpinan partai.

Para pengurus Muktamar Bandung pun mengangkat Emron Pangkapi sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP. Pasalnya, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali masih menjalani proses hukum.

Adapun posisi Sekretaris Jenderal diduduki Romahurmuziy, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya. (NTA/HAR)