Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta KPI Lebih Tegas Atur Siaran Televisi agar Ramah Anak

Kompas.com - 20/01/2016, 17:07 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) lebih tegas mengatur siaran di televisi. Siaran tersebut harus ramah anak.

Permintaan itu disampaikan Jokowi karena kekhawatirannya pada tingkat kekerasan terhadap anak yang sangat tinggi.

"Saya minta KPI untuk tegas mengatur agar menyaring siaran televisi yang tidak layak pada anak," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai kasus kekerasan terhadap anak di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Selain itu, Jokowi juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gencar mengampanyekan gerakan anti-bullying di sekolah.

Ia juga memerintahkan agar diperkuat pendidikan karakter dan budi pekerti untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap atau sesama anak-anak.

Jokowi menuturkan, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah kasus kekerasan terhadap anak masih sangat tinggi.

Tercatat, pada 2011 sampai 2014, KPAI menerima 369 pengaduan terkait bullying.

"Ini bagai fenomena gunung es. Saya yakin jumlah kasus kekerasan anak yang tidak terlapor masih sangat besar. Diperlukan perhatian semua pihak untuk mencegah, fungsi keluarga, pemantauan, dan pengawasan," kata Presiden.

Dalam rapat tersebut, hadir Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Mendikbud Anis Baswedan, dan Mensos Khofifah Indar Parawansa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com