Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GBHN dan Amandemen UUD

Kompas.com - 19/01/2016, 16:00 WIB
Kalau di hulu saja pemahaman atau interpretasinya berbeda, biasanya jabaran di hilir juga tak akan sama. Dari sisi pandang ini, dapat dipahami jika muncul pendapat tentang tetap perlunya dijaga adanya keberlanjutan pembangunan sebagai prinsip atau asas. Mungkin pengalaman 10 tahun sejak presiden dipilih langsung oleh rakyat masih menyuguhkan tahapan belajar dengan banyak kekurangan. Namun, kalau benar bahwa dalam tiga kali pilpres terakhir semua berpegang pada Tujuan Negara (dan anggaplah pemahaman atau interpretasi mereka sama tentang itu), bukankah semestinya tak ada persoalan dengan kerisauan tentang arah, gerak pembangunan dan GBHN ini?

Kita tak perlu berpikir mundur, atau takut hanya karena akan dianggap berpikir mundur. Masalahnya bukan soal maju/reformis atau mundur/konservatif. Berpikir dengan jangkauan jauh ke depan jelas menjadi keharusan. Namun, dalam membina kehidupan bangsa yang luar biasa besar dan kompleks seperti bangsa Indonesia, adanya keberanian melihat kondisi nyata dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, lebih utama. Sama utamanya, keberanian berpikir, bersikap, dan bertindak di atas realitas kondisi tadi.

Ketika kita belum mampu mewujudkan jaminan tentang akan atau pasti tetap samanya pemahaman atau interpretasi mengenai "Tujuan Negara dan prinsip- prinsip lain yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945", tampaknya kebutuhan akan adanya tuntunan yang dinamakan GBHN memang perlu dipikirkan. Namun, tanpa kewaspadaan mengenai itu semua, apa yang semula diharap dapat selesai dengan langkah terbatas, mungkin saja berkembang lebih luas baik dalam spektrum maupun jangkauannya. Kalau kecenderungan terakhir itu yang harus diantisipasi, sulit dihindarkan perlunya sebuah desain besar yang sedini mungkin harus ditimbang dan disiapkan matang.

Bambang Kesowo
Ketua Dewan Penasihat Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Januari 2016, di halaman 6 dengan judul "GBHN dan Amandemen UUD".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com