Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan MKD dari F-Golkar: Novanto Tak Bersalah

Kompas.com - 13/01/2016, 17:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Saiful Bahri menganggap Setya Novanto tak bersalah dalam kasus dugaan penagihan uang ke PT Pertamina terkait biaya penyimpanan BBM di PT Orbit Terminal Merak (OTM).

Novanto dituduh mengirim surat penagihan uang itu ke PT Pertamina saat masih menjabat sebagai Ketua DPR pada Oktober 2015.

"Khusus saya, Pak Novanto enggak bersalah apa-apa," kata Saiful di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2016).

Kendati demikian, Saiful enggan menjelaskan alasan dia menganggap Novanto tak bersalah.

Politisi Partai Golkar yang baru saja dilantik sebagai pimpinan MKD menggantikan Kahar Muzakir ini mengaku enggan bicara terlalu banyak terkait materi perkara.

Menurut dia, perkara yang baru masuk di MKD, termasuk mengenai kasus Novanto, akan dibicarakan dalam rapat pleno pada Kamis (14/1/2016) siang.

"Nanti besok dibicarakan, saya bekerja yang baik saja," ucapnya.

Saiful tak menjawab apakah ada arahan khusus dari Fraksi dan Partai Golkar saat menunjuknya sebagai pengganti Kahar.

Dia mengaku hanya akan bekerja berdasarkan tata beracara yang berlaku.

"Kita patuh pada hukum acara saja, ada buku kecil kan. Text book saja," ucapnya.

Kabar mengenai surat ke PT Pertamina ini mencuat ketika Novanto sedang terjerat dugaan pelanggaran kode etik terkait permintaan saham PT Freeport.

Keaslian surat itu sebelumnya sempat dibantah oleh Kepala Bagian Tata Usaha Ketua DPR Hani Tahapari. (Baca: Setjen DPR Sebut Surat Setya Novanto Tagih Uang ke Pertamina Palsu)

Menurut Hani, surat yang berasal dari Ketua DPR memiliki kop surat yang terletak pada sisi kiri atas.

Sementara itu, surat yang dilayangkan ke Pertamina dengan mengatasnamakan Novanto memiliki kop yang terletak pada sisi tengah atas. (Baca: Ketua DPR Ade Komarudin: Kita Patut Berterima Kasih atas Jasa Setya Novanto)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

Nasional
Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Nasional
Modal 'Hattrick' Menang Pemilu, PDI-P Klaim Paling Siap Hadapi Pilkada

Modal "Hattrick" Menang Pemilu, PDI-P Klaim Paling Siap Hadapi Pilkada

Nasional
60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

Nasional
Berkaca Perang Rusia-Ukraina, Indonesia Kembangkan Alat Tangkal Serangan Siber lewat Udara

Berkaca Perang Rusia-Ukraina, Indonesia Kembangkan Alat Tangkal Serangan Siber lewat Udara

Nasional
'Polri Harus Kembali ke Jati Diri sebagai Alat Negara yang Menjaga Jarak dengan Kepentingan Politik'

"Polri Harus Kembali ke Jati Diri sebagai Alat Negara yang Menjaga Jarak dengan Kepentingan Politik"

Nasional
Presiden Jokowi Tanya ke Menkes, Kenapa Harga Obat Mahal Tapi Industri Farmasi Tak Maju-maju

Presiden Jokowi Tanya ke Menkes, Kenapa Harga Obat Mahal Tapi Industri Farmasi Tak Maju-maju

Nasional
Jokowi Minta Menkes Cari Formulasi Harga Obat dan Alkes Murah, Ditunggu 2 Minggu

Jokowi Minta Menkes Cari Formulasi Harga Obat dan Alkes Murah, Ditunggu 2 Minggu

Nasional
Jokowi Perintahkan Jajarannya Susun Konsep Relaksasi Pajak Kesehatan dalam 2 Minggu

Jokowi Perintahkan Jajarannya Susun Konsep Relaksasi Pajak Kesehatan dalam 2 Minggu

Nasional
Kapolri Pastikan Tak Ada yang Ditutupi Dalam Penyelidikan Kematian Siswa SMP di Padang

Kapolri Pastikan Tak Ada yang Ditutupi Dalam Penyelidikan Kematian Siswa SMP di Padang

Nasional
KPK Kembalikan HP dan Buku Catatan Hasto jika Tak Terkait Perkara Harun Masiku

KPK Kembalikan HP dan Buku Catatan Hasto jika Tak Terkait Perkara Harun Masiku

Nasional
Tingkat Kemiskinan Hanya Turun 2,22 Persen Selama Jokowi Menjabat, Menkeu Enggan Beri Tanggapan

Tingkat Kemiskinan Hanya Turun 2,22 Persen Selama Jokowi Menjabat, Menkeu Enggan Beri Tanggapan

Nasional
Kapolri Terjunkan Propam dan Itwasum Cek Penyidikan Kasus Kematian Siswa SMP di Padang

Kapolri Terjunkan Propam dan Itwasum Cek Penyidikan Kasus Kematian Siswa SMP di Padang

Nasional
Bappenas Siapkan PDN di Empat Lokasi

Bappenas Siapkan PDN di Empat Lokasi

Nasional
Pendanaan Kunjungan Paus ke Indonesia Ditanggung Bersama, Bukan Hanya Satu Dua Orang

Pendanaan Kunjungan Paus ke Indonesia Ditanggung Bersama, Bukan Hanya Satu Dua Orang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com