Evaluasi Kementerian oleh Menteri Yuddy Dinilai Sarat Pesan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi pada Desember lalu menerbitkan rapor akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga. 

Pakar komunikasi politik Universitas Bengkulu, Lely Arrianie Napitupulu, menilai, ada pesan-pesan politik yang ingin disampaikan Yuddy dengan menerbitkan evaluasi tersebut.

Hal tersebut, menurut Lely, dilihat dari tiga hal, yaitu substansi dari informasi yang dihadirkan, setting atau tempat informasi disebarkan, dan fungsi yang dijalankan oleh Yuddy sebagai Menpan-RB.

Lely menambahkan, wajar jika beberapa menteri "kebakaran jenggot". Sebab, setting disampaikan secara tidak tepat saat isu reshuffle kabinet beredar di masyarakat.

"Cara (Yuddy) menyampaikan komunikasi politik itu salah. Komunikasi politik bukan hanya menyampaikan, melainkan juga menukarkan pesan politik," ujar Lely dalam acara diskusi di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (13/1/2016).

"Yang disampaikan Menpan-RB adalah pesan politik," kata dia.

Adapun persoalan lain, lanjut dia, mengapa Yuddy yang menyampaikan hasil evaluasi tersebut, dengan situasi nilai kementerian yang dipimpinnya lebih tinggi dari sejumlah kementerian dan lembaga lain yang hanya memperoleh nilai 50.

"Itu yang jadi soal. Bising-bising komunikasi politik itu terjadi ketika pesan tidak disampaikan secara langsung kepada orang yang berhak menyampaikan," kata Lely.

Senada dengan Lely, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto, juga mempermasalahkan timing atau waktu penyampaian evaluasi kinerja tersebut yang berbarengan dengan bergulirnya isu reshuffle kabinet.

Menurut Gun Gun, informasi tersebut memang harus disampaikan kepada publik sebagai bagian dari akses kebebasan informasi, tetapi harus disampaikan dalam momentum yang tepat.

"Ini yang disebut sense of politic pada saat kemudian sebuah informasi yang punya dampak politis itu dipublikasikan ke media," ujar Gun Gun.

Namun, ia melihat penyampaian evaluasi kinerja kementerian tersebut sebagai hal positif.

Menurut Gun Gun, seharusnya kementerian dan lembaga yang diberi penilaian buruk melakukan semacam evaluasi kekurangan-kekurangan agar bisa menjadi instansi yang lebih baik.

"Yang harus direspons bukan mempertanyakan rilis tersebut, melainkan melakukan semacam self control bahwa lembaga-lembaga yang dinilai CC itu harus melakukan semacam evaluasi diri," ujar Gun Gun.

Gaduh

Untuk diketahui, dari 86 kementerian dan lembaga yang dinilai, Kejaksaan Agung menduduki posisi terakhir dengan predikat CC.

Adapun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipimpin Siti Nurbaya menduduki peringkat ke-46. Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang dipimpin Ferry Mursyidan Baldan menduduki peringkat ke-55.

Sejumlah pihak mengkritik langkah Yuddy dalam merilis evaluasi akuntabilitas kementerian dan lembaga.

Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, misalnya, menilai bahwa hal yang dilakukan Yuddy berpotensi membuat gaduh iklim perpolitikan. 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang tiga menterinya mendapat penilaian buruk, juga bersuara. Sekretaris Fraksi PKB Jazilul Fawaid menilai, Menteri Yuddy menimbulkan kegaduhan.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tak mau ketinggalan. Wakil Ketua Fraksi Nasdem Irma Suryani balik mengkritik Yuddy. Menurut dia, justru kinerja Yuddy-lah yang jeblok saat ini.