Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beri Pertimbangan Amnesti ke Presiden, Polri Telusuri Jejak Rekam Kelompok Din Minimi

Kompas.com - 08/01/2016, 19:34 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengaku dimintai pertimbangan hukum oleh Presiden Joko Widodo terkait pemberian amnesti bagi kelompok bersenjata di Aceh, Din Minimi.

"Tapi kami belum bisa ambil keputusan karena lagi kami verifikasi. Kami belum selesai verifikasi," ujar Badrodin di Kompleks Mabes Polri, Jumat (8/1/2016).

Badrodin mengatakan, sebelum memberikan pertimbangan hukum ke Presiden, Polri harus memastikan beberapa hal. Pertama, apakah benar jumlah kelompok Din Minimi berjumlah 120 orang.

"Kan yang dilaporkan itu ada 120 orang. Kami sedang cek, apa betul jumlahnya 120 orang," ujar Badrodin.

(Baca: Jokowi Minta Pemberian Amnesti untuk Din Minimi Disiapkan)

Polri, lanjut Badrodin, juga tengah memverifikasi berapa dari 120 orang tersebut yang tersangkut tindak pidana.

Badrodin sempat mengutarakan amnesti hanya direkomendasikan kepada kelompok Din Minimi yang tidak pernah tersangkut kasus pidana.

Sebelumnya, Din Minimi dan ratusan anggotanya turun gunung pada akhir tahun 2015 untuk menyerahkan senjata, amunisi, dan granat kepada Kepala BIN Sutiyoso.

Sebagai imbal baliknya, Din Minimi meminta beberapa syarat, salah satunya diberikan amnesti. Presiden Joko Widodo memberi sinyal positif atas permintaan tersebut.

(Baca: Pemberian Amnesti, Salah Satu Syarat Din Minimi Sebelum Turun Gunung)

Ia meminta DPR RI segera menyiapkan surat persetujuan terkait amnesti tersebut. Sutiyoso yakin kelompok Din Minimi akan mendapatkan amnesti.

Ia menghormati jika Polri ingin memproses kelompok Din Minimi secara hukum bersamaan dengan diprosesnya pemberian amnesti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com