Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibadah Natal di Depan Istana, GKI Yasmin Mengadu ke Wantimpres

Kompas.com - 23/12/2015, 18:34 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor, Bona Sigalingging menuturkan, dirinya telah mengadakan pertemuan dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk membicarakan tentang penyegelan GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia.

Karena dua gereja tersebut disegel, jemaah terpaksa harus kembali mengadakan ibadah natal di seberang Istana Merdeka.

Dari pertemuan dengan Ketua Wantimpres Sri Adiningsih dan Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto itu, Bona mengungkapkan Wantimpres berniat membantu jemaat kedua gereja. 

Wantimpres bahkan akan segera menggelar rapat pleno untuk membahas hal itu. 

"Mudah-mudahan semangat yang sama akan mewadahi rapat pleno mereka karena akan menghasilkan nasihat atau masukan pada Presiden Jokowi yang ada dalam koridor hukum dan konstitusi RI, bukan dalam kepentingan kelompok tertentu," ujar Bona di kantor LBH Jakarta, Rabu (23/12/2015).

Sidarto Danusubroto, sebut dia, sepakat bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga. Sidarto juga menekankan pentingnya putusan hukum ditegakkan. 

(Baca: Ibadah Natal Keempat di Seberang Istana, GKI Yasmin Undang Jokowi)

Peraturan yang dimaksud adalah putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pembekuan izin terhadap pembagunan GKI Yasmin. 

Selain itu, ada pula rekomendasi Ombudsman yang intinya mengharuskan GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia bisa kembali dibuka dan digunakan untuk beribadah. 

Dia berharap, masalah penyegelan rumah ibadah yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun ini bisa segera dituntaskan baik oleh pemerintah daerahaupun pusat.

Pasalnya, jika tidak segera diselesaikan maka pemerintah daerah lainnya akan mencontoh pemerintah daerah Bogor maupun Bekasi dengan mengabaikan hukum atas nama agama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com