Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akankah PKS Ikuti Jejak PAN?

Kompas.com - 22/12/2015, 11:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan bergabung sebagai partai politik pendukung pemerintah, Rabu (2/9/2015). Keputusan PAN ini didahului oleh perubahan kepemimpinan di partai berlambang matahari tersebut.

Zulkifli Hasan yang menggantikan Hatta Rajasa langsung aktif melakukan komunikasi politik dengan pemerintah setelah terpilih. Beberapa kali Zulkifli melakukan pertemuan dengan Jokowi di Istana.

(Baca: Kehadiran PKS di Istana, Sinyal Dukungan atau Kocok Ulang Pimpinan DPR?)

Kebijakan PAN di DPR juga sempat berseberangan dengan KMP. PAN, misalnya, pada Mei lalu memilih bersama Koalisi Indonesia Hebat untuk menolak pengajuan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. 

Padahal, parpol KMP lainnya solid menggalang hak angket karena Menkumham dianggap telah berbuat sewenang-wenang dalam dualisme Partai Golkar dan PPP.

Ganti pimpinan, PKS ubah haluan

Pola serupa belakangan ditunjukkan oleh Partai Keadilan Sejahtera. PKS melakukan pergantian kepemimpinan dari Anis Matta ke Sohibul Iman.

Belakangan, di parlemen, PKS tidak lagi sejalan dengan KMP. Misalnya yang terhangat, dalam sidang pencatutan nama Presiden yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan.

(Baca: Bertemu Jokowi, Presiden PKS Akui Tidak Izin ke KMP)

PKS dalam berbagai kesempatan mengambil keputusan yang serupa dengan KIH. Saat voting untuk menentukan lanjut atau tidaknya kasus ini ke persidangan, hanya Golkar, Gerindra, dan PPP yang solid memilih menstop kasus Novanto.

Begitu juga saat menyampaikan pandangan, politisi PKS yang juga Ketua MKD Surahman Hidayat memilih menjatuhkan sanksi sedang yang akan membuat Novanto dicopot dari kursi Ketua DPR. Hanya Golkar, Gerindra, PPP, dan satu politisi PDI-P yang memandang perlunya sanksi berat dan dibentuk panel.

Bertemu Jokowi

Terakhir, pada Senin (22/12/2015), Presiden PKS untuk pertama kalinya menemui Jokowi di Istana.

Sohibul ditemani sejumlah pengurus DPP, yakni Wakil Sekretaris Jenderal Mardani Ali Sera, Ketua DPP Almuzzamil Yusuf, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Wirianingsih, serta Ketua Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan (BPPN) Ledia Hanifah Amalia.

Sohibul memang mengaku pertemuan tersebut hanya silaturahim biasa dan menegaskan posisi partainya tetap di KMP. Namun, dalam pertemuan pertamanya dengan Presiden, Zulkifli Hasan juga mengungkapkan hal yang tak jauh berbeda.

Toh, setelah beberapa kali pertemuan lanjutan, PAN akhirnya tergoda dengan kekuasaan dan bergabung juga ke pemerintah. Akankah PKS mengikuti jejak PAN?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com