JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan mengatakan, KPK memiliki fungsi koordinasi supervisi dengan aparat penegak hukum lain, terutama Polri dalam penanganan perkara.
Ia ingin fungsi tersebut digunakan semestinya, bukan untuk saling berebutan perkara.
"Alangkah baiknya semua pekerjaan kita kerjakan satu kesepakatan tidak saling menyerang sehingga hasilnya bisa maksimum," ujar Basaria di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/12/2015).
Basaria mengatakan, fungsi koordinasi supervisi akan bekerja jika kasus-kasus di kepolisan yang tidak ditangani demgan baik, bisa dilimpahkan ke KPK. Begitu juga sebaliknya.
Namun, pelimpahan itu bukan untuk menciptakan konflik sesama lembaga penegak hukum.
"Apapun yang dikerjakan oleh KPK dan penegak hukum yang lain, output nanti adalah bagaimana masyarakat kita sejahtera," kata Basaria.
Basaria melihat ada komentar yang menganggapnya memiliki misi tertentu di balik pencalonannya sebagai pimpinan KPK.
Menurut dia, justru kehadirannya untuk meminimalisir konflik tersebut karena ia berasal dari lembaga Polri.
Dengan demikian, Basaria berharap bisa berada di antaranya dan memahami kedua instansi itu dengan baik.
"Apakah ada misi-misi tertentu ke sini, misinya yang baik yang pasti. Kita lihat ada keributan-keributan, mudah-mudahan tidak akan terjadi," kata Basaria.
"Jangan punya pikiran negatif dulu tapi positif supaya bisa kita maju," lanjut dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.