Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mundurnya Novanto sebagai Ketua DPR Ditunggu Puan Maharani?

Kompas.com - 17/12/2015, 14:07 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PPP di DPR hasil Muktamar Surabaya, Hasrul Azwar, mengatakan, mundurnya Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR memunculkan wacana kocok ulang pimpinan DPR.

Menurut dia, setidaknya ada dua kemungkinan jika kocok ulang pimpinan Dewan terjadi, yakni mengikuti tata tertib DPR yang ada atau kembali kepada sistem proporsional.

Novanto sebelumnya melayangkan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPR sesaat sebelum Mahkamah Kehormatan Dewan menjatuhkan putusan atas kasus dugaan pelanggaran kode etik yang ia lakukan. (Baca: Mundur sebagai Ketua DPR, Novanto Langgar Kode Etik atau Tidak?)

"Kalau menggunakan mekanisme proporsional, partai pemenang pemilu otomatis akan memimpin DPR. Wakilnya berdasarkan perolehan suara," kata Hasrul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Pada Pemilu Legislatif 2014, PDI Perjuangan memperoleh suara terbanyak. Posisi selanjutnya dikuti oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN. (Baca: Ini Penjelasan Puan yang Masih Tercatat sebagai Anggota DPR)

Hasrul mengatakan, jika mekanisme proporsional yang digunakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) perlu direvisi.

Sebab, dalam Pasal 87 ayat (4) UU MD3 disebutkan, "Pengganti seorang pimpinan DPR harus berasal dari partai politik yang sama". (Baca: PDI-P Sudah PAW Djarot dan Adriansyah, Mengapa 3 Menterinya Belum?)

"Mungkin ini (revisi) yang ditunggu Puan (Maharani), makanya dia belum diganti sampai sekarang," kata dia.

Puan Maharani saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Namun, PDI-P belum melakukan pergantian antar-waktu (PAW) terhadap Puan sebagai anggota DPR.

Selain Puan, PAW terhadap dua anggota DPR lain juga belum dilakukan, yakni Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri) dan Pramono Anung (Sekretaris Kabinet).

Pada pertengahan September 2015, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa proses PAW tiga anggota Fraksi PDI-P yang menjadi menteri akan segera dilakukan.

Hasto saat itu mengungkapkan, posisi Puan akan digantikan oleh Darmawan Prasodjo, Pramono akan digantikan oleh Eva Kusuma Sundari, dan Tjahjo akan digantikan oleh Tuti Rusdiono. (Baca: Ini Tiga Nama yang Dipilih PDI-P untuk Gantikan Puan, Pramono, dan Tjahjo)

Namun, hingga saat ini, PAW belum dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com