Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bak Mahabharata, Rio Capella Anggap Dirinya Bima yang Dihukum Widura

Kompas.com - 14/12/2015, 14:11 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella menggunakan analogi tokoh-tokoh dalam kisah Mahabharata untuk menggambarkan posisinya dalam kasus yang menjeratnya.

Rio menganalogikan dirinya sendiri sebagai Bima dan jaksa penuntut umum sebagai Widura, perdana menteri sekaligus penasihat raja.

"Widura orang yang arif dan bijaksana yang mengatakan kepada Bima agar Bima menjalani hukuman," ujar Rio saat mengajukan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (14/12/2015).

Rio mengatakan, dalam kisah tersebut, Bima melakukan pertikaian yang berujung dengan hukuman untuknya.

Menurut Rio, Widura menghukum Bima demi kebaikannya.

"Perdana menteri menegaskan kepada Bima, 'Kamu (Bima) dimasukkan ke tahanan agar kuat dan tertib dalam hidup. Pasti ada hikmahnya walau saya (Widura) bisa membebaskan kamu'," kata Rio.

Rio mengaku tuntutan jaksa penuntut umum, dua tahun penjara, merupakan hal terberat dalam hidupnya.

Terlebih lagi Rio masih memiliki tanggungan anak dan istri yang harus tetap dihidupi selama dia menjalani hukuman.

"Ini sesuatu yang di luar dugaan saya. Saya mungkin kuat, tetapi keluarga saya tidak kuat," kata Rio.

Rio pun meminta majelis hakim memberikan hukuman yang adil terhadapnya. Ibarat hukuman mati, kata Rio, hakim hanya perlu menembaknya dengan satu peluru sehingga akan membuatnya mati.

"Jangan dihukum dengan dua peluru, cukup satu peluru karena pasti mematikan saya," kata dia.

Terlebih lagi, kata Rio, dia telah mengajukan permohonan menjadi justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama.

Rio menegaskan, apa yang telah dia sampaikan di muka persidangan merupakan fakta dari apa yang dia tahu dan dengar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com