Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sulitnya bagi KPU Membangun Kepercayaan Masyarakat...

Kompas.com - 10/12/2015, 08:36 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai lembaga yang berwenang menyelengggarakan pemilihan umum di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum menghadapi tantangan utama, yakni membangun kepercayaan masyarakat. 

"Karena selama ini pemilu yang kami selenggarakan selalu dilihat sebagai proses yang tidak adil dan tidak jujur. Selalu ada kecurigaan kepada KPU," ujar Komisioner KPU Sigit Pamungkas dalam penutupan Election Visit Program di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (9/12/2015) malam.

Menurut Sigit, kecurigaan terhadap KPU tidak hanya datang dari masyarakat melainkan juga dari para peserta pemilu. (Baca juga: KPU Targetkan Partisipasi Masyarakat Mencapai 77,5 Persen )

Ada suatu masa ketika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU sangat rendah. Ketika itu, menurut Sigit, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPU di bawah 60 persen.

"Kami langsung berdiskusi apa yang harus ditingkatkan lagi agar kepercayaan publik bisa kuat," ujar Sigit.

Akhirnya, kata Sigit, KPU mencoba melakukan dua hal. Langkah pertama, KPU berupaya membangun sistem yang transparan. Misalnya ketika penyelenggaraan pemilu presiden tahun lalu.

Saat itu, masyarakat bisa langsung menyaksikan proses penghitungan suara di TPS yang terdekat dari tempat tinggal mereka.

Hasil tersebut kemudian bisa mereka cocokan melalui laman http://pilkada2015.kpu.go.id. Menurut Sigit, website itu sudah digunakan ketika pilpres dan cukup banyak diakses masyarakat yang mencari informasi.

Langkah kedua, KPU melibatkan seluruh elemen dalam membuat aturan. KPU memiliki 10 aturan pemilu yang pembuatannya dilakukan bersama-sama dengan masyarakat sipil dan partai politik.

"Hasilnya bahwa aturan yang kami buat bukan hanya ide kami tetapi juga ide kolektif seluruh komponen, baik KPU, masyarakat, dan partai sebagai peserta pemilu," ujar dia.

Sigit juga mengatakan bahwa upaya itu terbukti membangun kepercayaan publik khususnya, saat penyelenggaraan Pilpres tahun lalu. (Baca juga: KPU Dinilai Pasang Target Partisipasi Pemilih Terlalu Tinggi )

"Dari proses itu, pemilu 2014 tingkat kepercayaan terhadap kami meningkat hingga 80 persen. Itu satu angka yang tinggi apalagi kita pernah jauh dibawah itu aitu 60 persen. Kami masih mencoba banyak hal sehingga kepercayaan publik bisa kami tingkatkan lagi," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Nasional
Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Nasional
Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Nasional
Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com