Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanya Lima Anggota MKD yang Setuju Sidang Setya Novanto Terbuka

Kompas.com - 08/12/2015, 09:44 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembukaan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Senin (7/12/2015) kemarin, berlangsung alot.

Sidang itu mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setya Novanto sebagai teradu dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.

Perdebatan dimulai ketika pimpinan sidang, Kahar Muzakir, meminta persetujuan kepada Novanto apakah sidang dilakukan secara terbuka atau tertutup.

Novanto meminta agar sidang dilakukan tertutup karena banyak hal yang bersifat rahasia akan dibuka pada persidangan tersebut.

"Tetapi, saya lakukan interupsi. Saya katakan bahwa Saudara terperiksa, ini kan persidangan sudah dilakukan dua kali secara terbuka. Substansi pun sudah diungkap di dalam forum persidangan, baik keterangan dari Maroef maupun Sudirman," kata anggota MKD dari Fraksi Hanura, Syarifudin Sudding, kepada Kompas.com, Selasa (8/12/2015).

"Saya kira ini adalah kesempatan sekaligus ruang bagi terperiksa untuk melakukan pembelaan," kata Sudding.

Namun, kata dia, Novanto kembali meminta agar sidang tetap dapat dilakukan secara tertutup dengan alasan yang sama.

Pimpinan sidang yang juga politisi Golkar itu lantas menyampaikan landasan hukum di dalam Tata Beracara MKD yang menegaskan jika sidang MKD seharusnya dilangsungkan secara tertutup.

"Saya juga paham bahwa Pasal 132 menyatakan sidang dilaksanakan tertutup, begitu pula ketentuan di dalam Pasal 18. Namun, saya katakan bahwa sidang dimungkinkan tertutup, kecuali dinyatakan terbuka," ujarnya.

Dari 17 anggota MKD, hanya lima yang setuju agar sidang dilangsungkan terbuka.

Selain Sudding, empat orang lainnya adalah Akbar Faizal, Junimart Girsang, Guntur Sasono, dan Darizal Basir.

"Namun, sebagian besar ingin sidang ini tertutup dengan dasar hukum itu tadi, dan juga atas permintaan terperiksa," kata dia.

Berikut daftar 17 anggota MKD:

1. Surahman Hidayat (F-PKS)
2. Kahar Muzakir (F-Golkar)
3. Sufmi Dasco Ahamd (F-Gerindra)
4. Junimart Girsang (F-PDI-P)
5. Syarifudin Sudding (F-Hanura)
6. Acep Adang Ruhyat (F-PKB)
7. Guntur Sasono (F-Demokrat)
8. Darizal Basir (F-Demokrat)
9. Sukiman (F-PAN)
10. Muhammad Prakosa (F-PDI-P)
11. Akbar Faizal (F-Nasdem)
12. Marsiaman Saragih (F-PDI-P)
13. A Bakrie (F-PAN)
14. Dimyati Natakusumah (F-PPP)
15. Adies Kadir (F-Golkar)
16. Ridwan Bae (F-Golkar)
17. Supratman (F-Gerindra)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di 'Dark Web'

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di "Dark Web"

Nasional
Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com