Johan Budi Kaget Revisi UU KPK Dilakukan Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengaku terkejut Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional 2015.

Padahal, menurut Johan, sebelumnya sudah ada kesepakatan yang disampaikan oleh pemerintah bahwa revisi UU KPK tidak akan dilakukan pada tahun ini.

"Beberapa waktu lalu pemerintah meminta pendapat KPK dan sudah ada kesepakatan revisi tidak dilakukan pada tahun ini," kata Johan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/11/2015).

Johan menambahkan, revisi UU KPK juga seharusnya dimaksudkan untuk memperkuat KPK dan bukannya malah melemahkan. (baca: Ini Empat Poin Revisi UU KPK yang Disetujui Pemerintah)

Suara yang sama, menurut Johan, pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa jika revisi tersebut memperlemah, maka harus ditolak.

Terlebih melalui draft revisi yang sempat beredar terdapat sejumlah pasal yang akan melemahkan KPK. (baca: "Mari Berteriak Lebih Keras kepada Jokowi untuk Menolak Pelemahan KPK")

"Misalnya KPK tidak boleh lagi punya kewenangan penuntutan, KPK umurnya hanya dibatasi 12 tahun. Nah, ini kan slogannya memperkuat, tapi kalau isi draftnya seperti itu sepertinya kan kan memperlemah," tutur Johan.

Ia menambahkan, KPK tidak memiliki kewenangan untuk menolak atau menerima revisi UU KPK dan hanya berwenang untuk menjalankan UU. Meski begitu, Johan meyakini publik dapat ikut mengawal proses tersebut.

"Revisi atau tidak revisi adalah tergantung suaranya DPR dan Presiden. Kalau dua institusi itu, legislatif dan eksekutif itu sudah sepaham merevisi, ya itu yang terjadi," kata Johan.

Badan Legislasi DPR dan pemerintah sepakat mengebut revisi UU KPK dengan menjadikan revisi ini sebagai inisiatif DPR.

Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo optimistis revisi ini bisa selesai sebelum penutupan masa sidang DPR akhir Desember 2015. (baca: Dikebut, Revisi UU KPK Ingin Diselesaikan Desember 2015)

Firman memastikan akan mengundang pimpinan KPK dalam proses revisi. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi tudingan kepada DPR mengenai upaya pelemahan terhadap KPK. (baca: Tak Mau Dituduh Kebiri KPK, DPR Akan Undang Pimpinan KPK Bahas Revisi UU)

Revisi UU KPK awalnya disepakati masuk dalam prolegnas prioritas 2015 sebagai inisiatif pemerintah pada 23 Juni. Namun, pada 6 Oktober, 45 anggota DPR mengusulkan untuk mengambil alih inisiatif penyusunan RUU KPK.

Dalam usulannya, para anggota DPR itu menyertakan draf yang isinya dianggap melemahkan KPK. Contohnya, diatur bahwa masa kerja KPK hanya 12 tahun setelah UU diundangkan. (baca: Ini Alasan PDI-P Batasi Umur KPK Hanya 12 Tahun)

Draf itu juga mengatur batasan bahwa KPK hanya bisa menangani kasus dengan kerugian negara minimal Rp 50 miliar.

Kewenangan penyadapan KPK juga harus dilakukan melalui izin pengadilan. Kemudian, KPK diusulkan tak lagi menyelidik dan menyidik perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum.

KPK juga nantinya akan memiliki kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Terakhir, akan dibentuk juga lembaga pengawas untuk mengawasi kinerja KPK. (baca: Rapat dengan DPR, KPK Minta Tak Lagi Dilemahkan)

Setelah rencana tersebut menuai kritik, pada 14 Oktober, pemerintah dan pimpinan DPR sepakat menunda pembahasan revisi UU KPK.