Terima Suap Terkait Izin Tambang, Eks Politisi PDI-P Divonis 3 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis tiga tahun penjara atas mantan politisi PDI Perjuangan, Adriansyah.

Adriansyah dianggap terbukti menerima gratifikasi dari bos PT Mitra Maju Sukses, Andrew Hidayat, setelah memuluskan izin usaha tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

"Mengadili, memutuskan terdakwa Adriansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua," ujar hakim Tito Suhud di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (23/11/2015).

Selain itu, Adriansyah juga dituntut membayar denda sebesar Rp 100 juta subsider satu bulan kurungan.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa, yang mengancamnya hukuman lima tahun penjara. Menurut hakim, hal yang memberatkan Adriansyah adalah perbuatannya bertentangan dengan semangat masyarakat dalam memberantas korupsi.

Adapun hal yang meringankannya adalah berlaku sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum.

Seusai mendengar putusan hakim, Adriansyah menerima putusan hakim dan tidak berniat untuk banding.

"Saya menerima apa yang diputuskan bapak majelis hakim," ujar Adriansyah.

Sementara itu, jaksa penuntut umum berpikir-pikir untuk mengajukan banding.

Berdasarkan dakwaan, Andrew Hidayat memberi uang Rp 1 miliar, 50.000 dollar AS, dan 50.000 dollar Singapura kepada Adriansyah.

Pemberian tersebut dimaksudkan agar Adriansyah membantu pengurusan izin pertambangan sejumlah perusahaan yang dikelola Andrew di Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Pada 9 April 2015, KPK menangkap Adriansyah dan anggota Polsek Menteng Agung Kristiadi di Swiss-Bel Hotel Sanur, Bali, sekitar pukul 18.45 Wita.

Di lokasi tersebut, KPK menyita uang sebesar Rp 500 juta dalam pecahan dollar Singapura dan rupiah. Berselang satu jam kemudian, KPK menangkap Andrew Hidayat di salah satu hotel di kawasan Senayan, Jakarta.

Setelah pemeriksaan secara intensif selama 1x24 jam, KPK menetapkan Adriansyah dan Andrew sebagai tersangka. Sementara itu, Agung dilepaskan karena dianggap kurang memenuhi dua alat bukti permulaan tindak pidana korupsi.

Atas perbuatannya, Adriansyah dijerat Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nonor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.