Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perubahan Nama KIH untuk Perluas Basis Dukungan Parpol

Kompas.com - 13/11/2015, 18:03 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akhirnya berganti nama menjadi Partai-partai Pendukung Pemerintah. Keputusan itu dinilai diambil untuk memperbesar koalisi dan meningkatkan basis dukungan pemerintah dari partai politik, terutama dari Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar.

"Golkar saja dibutuhkan, apalagi PAN. Jadi, enggak bolehlah, ketika sudah berkuasa, terus menutup diri," kata Ketua DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, Isa Muchsin, di Kantor DPP PPP, Jumat (13/11/2015).

Dukungan dari kedua parpol itu diperlukan agar pemerintah dapat berjalan semakin kuat.

Agar tidak menimbulkan kebingungan, nama KIH pun diubah menjadi Partai-partai Pendukung Pemerintah. (Baca: Zulkifli Mengaku Usul ke Jokowi agar KIH Jadi Partai-partai Pendukung Pemerintah)

"Oleh karena itu, supaya tidak dispute dan membingungkan, makanya diganti demikian," ujarnya. (Baca: Pimpinan KIH Temui Jokowi di Istana, Bahas Konstelasi Politik)

Lagi pula, kata Isa, KIH hanyalah jargon yang selama ini kerap digunakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Setahun pasca-pemerintahan dilantik, perubahan terjadi pada konstelasi politik. Salah satunya, Partai Amanat Nasional (PAN) masuk ke dalam barisan parpol pendukung pemerintah.

Walau demikian, dalam pemberian dukungan itu, PAN tidak keluar dari Koalisi Merah Putih. (Baca: Djan Faridz: Partai Pendukung Pemerintah Berarti PPP Kan?)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com