Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Mengaku Usul ke Jokowi agar KIH Jadi Partai-partai Pendukung Pemerintah

Kompas.com - 13/11/2015, 15:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan membenarkan dirinya mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengubah nama Koalisi Indonesia Hebat menjadi Koalisi Partai Pendukung Pemerintah.

"Usulan tersebut saya sampaikan ketika Presiden Jokowi menghadiri pertemuan dengan pimpinan partai-partai pendukung Pemerintah," kata Zulkifli Hasan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (13/11/2015), seperti dikutip Antara.

Hal itu disampaikan Zulkifli menjawab pertanyaan pers usai menerima kunjungan Duta Besar Republik Kuba untuk Indonesia, Nirsia Castro Guevara, di ruang kerjanya.

Menurut Zulkifli, pimpinan partai-partai pendukung pemerintah yang hadir saat itu adalah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto.

"Saya bersyukur KIH (Koalisi Indonesia Hebat) membubarkan diri dan menjadi partai pendukung Pemerintah. Saya berhasil. Itu saya yang minta," kata Zulikifli.

Ketua MPR RI ini memuji keputusan Presiden Jokowi yang tidak lagi menggunakan nama KIH, tapi partai pendukung Pemerintah. (baca: Wapres Nyatakan KIH Tak Berganti Nama)

Menurut Zulkifli, di daerah sudah tidak ada lagi KMP dan KIH, karena partai-partai di daerah semuanya sudah membaur satu sama lain.

Zulkifli menjelaskan, usulan tersebut merupakan keputusan PAN yang menilai tidak perlu ada lagi koalisi karena sudah tidak relevan.

Terlebih lagi, kata dia, tantangan yang harus dihadapi Indonesia dari dunia internasional cukup berat, yakni melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.

"Saya mengusulkan kepada Presiden Jokowi, tolong jangan lagi ada koalisi-koalisi. Jangan lagi berkelompok. Saya usulkan bentuk saja partai pendukung Pemerintah serta partai tidak mendukung pemerintah," katanya.

Menurut Zulkifli, posisi partai pendukung pemerintah dan partai tidak mendukung pemerintah, lebih kepada menyatakan sikap terhadap kebijakan, bukan mementingkan kelompok tertentu, dan tidak ada lagi pengkotak-kotakan.

Semua partai politik, kata dia, pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama ingin menyejahterakan rakyat, cuma jalannya yang berbeda-beda.

Presiden dan pimpinan parpol pendukung pemerintah pada Kamis (12/11/2015) malam, melakukan pertemuan di Istana.

Hadir Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, dan elite parpol lain.

Romahurmuziy mengatakan, dalam pertemuan itu dibahas berbagai hal. Salah satunya disepakati koalisi diubah namanya menjadi partai-partai pendukung pemerintah. (baca: Pimpinan KIH Temui Jokowi di Istana, Bahas Konstelasi Politik)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Lahan, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Lahan, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

Nasional
Jokowi: 'Feeling' Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Jokowi: "Feeling" Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Nasional
Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Nasional
PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Diizinkan Masuk Arab Saudi Lebih Cepat

Jemaah Umrah Indonesia Diizinkan Masuk Arab Saudi Lebih Cepat

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diprediksi Mirip Periode Kedua Jokowi

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diprediksi Mirip Periode Kedua Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com