Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisaris Freeport: Menteri ESDM Umbar Pencatut Presiden agar Tak Ada yang Ganggu Jokowi

Kompas.com - 11/11/2015, 20:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris PT Freeport Indonesia, Andi Mattalatta mengaku baru mengetahui adanya politisi yang mencatut nama presiden dan wakil presiden terkait perpanjangan kontrak karya perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

Dia meyakini, Menteri Energi dan Sumber Daya Energi dan Mineral (ESDM) Sudirman Said yang mengungkap fakta itu sudah mempertimbangkan dampak pernyataannya dengan matang. 

Andi bahkan menduga, Sudirman sengaja mengumbarnya kepada publik untuk memberi pelajaran kepada politisi tersebut. (Baca: Sudirman Said: Nama Dicatut ke Freeport, Presiden Bilang "Ora Sudi..." )

"Artinya dengan berucap begitu, sebenarnya itu sudah hukuman, karena telah menimbulkan citra bahwa politisi yang dimaksud itu citranya sudah langsung negatif," ujar Andi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/11/2015).

Andi, yang merupakan politisi Partai Golkar itu, mengungkapkan dirinya tidak akan merekomendasikan Sudirman untuk membawa pencatutan nama presiden itu ke ranah hukum.

Menurut dia, Sudirman sudah memikirkan efek yang ditimbulkan dari ucapannya itu. Pasalnya, pernyataan Sudirman itu sangat riskan diserang balik oleh para politisi. (Baca: Menteri ESDM: Urusan Freeport Tak Ada Kaitannya dengan Tekanan AS dan Sogok-menyogok ) 

"Resikonya dihajar politik. Tapi daripada lapor ke hukum, citra negatif itu lebih sadis daripada proses hukum," ungkap dia.

Selain itu, mantan Menteri Hukum dan HAM ini juga menduga langkah yang diambil Sudirman dengan membuka pencatutan nama itu karena ingin menjauhkan yang bersangkutan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dengan ucapan itu, pak Dirman ingin agar presiden tidak diganggu sehingga proses soal Freeport ini bisa diputuskan secara independen dan wise," ujar Andi. (Baca: Ketua DPR Yakin Tak Ada Politisi Catut Nama Jokowi-JK ke Freeport ) 

Sebelumnya, Sudirman mengungkapkan ada tokoh politik yang sangat berkuasa mencoba menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Freeport. 

(Baca: Hindari Saling Tuduh, Gerindra Minta Sudirman Sebut Politisi yang Catut Nama Jokowi

Dengan mencatut nama Presiden dan Wapres, politisi itu menjanjikan ke Freeport agar perpanjangan kontrak bisa diberikan. 

"Seolah-olah Presiden minta saham. Wapres juga dijual namanya. Saya sudah laporkan kepada keduanya. Beliau-beliau marah karena tak mungkin mereka melakukan itu," ujar Sudirman Said seperti dikutip dalam acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV dan dikutip Kompas, Selasa (10/11/2015). 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com