JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan bahwa tokoh politik yang menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ke PT Freeport bukan berasal dari partainya.
Ia meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk memberikan klarifikasi terkait pencatutan nama kepala negara tersebut.
"Kami meyakini bukan dari PDI-P, karena partai kami memiliki aturan kuat, dan sanksi tegas untuk masalah seperti ini," kata Hasto saat dihubungi, Rabu (11/11/2015).
Hasto menuturkan, seharusnya tidak ada pihak tertentu yang mencoba mencari keuntungan pribadi dengan menjual nama kepala negara. (baca: Sudirman Said Pernah Singgung soal "Politisi Kuat" Saat Rapat dengan Komisi VII DPR)
Terkait kontrak dengan Freeport, Hasto meminta pemerintah mengedepankan kepentingan nasional saat mengambil keputusannya.
"Tidak boleh ada intervensi, apalagi mengatasnamakan kepala negara untuk keuntungan pribadi. Sebaiknya Pak Sudirman (Said) memberikan klarifikasi," ujarnya. (Baca: Nasdem Minta Menteri ESDM Ungkap Tokoh Politik yang Jual Nama Jokowi ke Freeport)
Sudirman sebelumnya menyebutkan adanya tokoh politik yang sangat berkuasa mencoba menjual nama Jokowi-JK kepada Freeport.
Pencatutan nama Presiden dan Wapres dilakukan agar kontrak Freeport bisa segera diberikan. (Baca: Menteri ESDM: Ada "Politisi Kuat" yang Catut Nama Presiden dan Wapres ke Freeport)
"Seolah-olah Presiden minta saham. Wapres juga dijual namanya. Saya sudah laporkan kepada keduanya. Beliau-beliau marah karena tak mungkin mereka melakukan itu," ujar Sudirman Said seperti dikutip dalam acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV dan dikutip Kompas, Selasa (10/11/2015).
Namun, dia mengaku tak bisa menyebut siapa politisi yang coba menjual nama dua pimpinan tertinggi republik itu. Hanya, Sudirman mengatakan bahwa orang itu cukup terkenal.
JK, tutur dia, tahu persis siapa orang yang coba menyeret-nyeret nama dua petinggi republik tersebut. (Baca: Sudirman Said: Nama Dicatut ke Freeport, Presiden Bilang "Ora Sudi...")
"Keduanya (Presiden dan Wapres) sangat marah. Pak Jokowi mengatakan, 'ora sudi'. Ora sudi kan ungkapan Jawa yang sangat dalam. Begitu pun Wakil Presiden. 'Ini orang kurang ajar dan saya tahu orang itu siapa,' kata Wapres. Jadi, Wapres sudah menduga," ujarnya.
Sudirman mengaku mengetahui semua tindakan licik tokoh-tokoh politik di balik percobaan perpanjangan kontrak Freeport. Sebab, Freeport menceritakan secara rinci permintaan tokoh-tokoh politik tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.