Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Sarankan Polres Ponorogo Damaikan Penyebar "Meme" dan Polantas

Kompas.com - 05/11/2015, 21:27 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti menyarankan agar penyidik Polres Ponorogo tidak langsung menjerat hukum penyebar gambar lelucon atau meme yang menyinggung polisi di Ponorogo, Jawa Timur.

"Kalau foto ditujukan seseorang, harapan kita bisa dilakukan mediasi dan tidak langsung dilaksanakan proses hukum," ujar Badrodin di Kompleks Mabes Polri, Kamis (5/11/2015).

Badrodin sudah mendapatkan laporan terkait kronologi kasus tersebut. Dia pun sudah meminta polisi setempat untuk menangani perkara itu sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian.

"Saya sudah arahkan untuk cari solusi dan didamaikan," ujar Badrodin.

Polres Ponorogo telah menangkap dan menetapkan seorang wanita sebagai tersangka karena mengunggah meme yang dianggap menghina polisi lalu lintas setempat.

(Baca Unggah "Meme" yang Hina Polisi, Warga Ponorogo Ditangkap dan Jadi Tersangka)

Penangkapan itu bermula dari laporan anggota Satuan Lalu Lintas (Lantas) Polres Ponorogo, Bripda Aris Kurniawan. Ia tidak terima karena foto dirinya dijadikan meme di halaman Facebook milik tersangka berinisial ISW (24) itu.

Aris kemudian melaporkan hal itu ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Ponorogo.

"Ternyata, kronologinya, anggota Lantas itu sedang bertugas, kemudian (fotonya) diberi tulisan yang seakan-akan menuduh melakukan sesuatu yang negatif. Pelaku sudah ditangkap," ujar Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Argo Prabowo kepada Kompas.com, Kamis (5/11/2015).

ISW dijerat dengan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal tersebut berisi larangan bagi setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Dengan pasal itu, tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda Rp 2 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MA Proses Kasasi Johnny G Plate

MA Proses Kasasi Johnny G Plate

Nasional
Deretan Tanda dan Gelar Kehormatan yang Diterima Prabowo dalam 5 Tahun Terakhir

Deretan Tanda dan Gelar Kehormatan yang Diterima Prabowo dalam 5 Tahun Terakhir

Nasional
PKPU soal Syarat Baru Usia Calon Kepala Daerah Ditargetkan Terbit Juni Ini

PKPU soal Syarat Baru Usia Calon Kepala Daerah Ditargetkan Terbit Juni Ini

Nasional
KPU Klaim 20 Pileg Ulang Tak Ganggu Tahapan Pilkada 2024

KPU Klaim 20 Pileg Ulang Tak Ganggu Tahapan Pilkada 2024

Nasional
PSI dan PBB Tak Tampak Ikut dalam Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol KIM

PSI dan PBB Tak Tampak Ikut dalam Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol KIM

Nasional
KLHK: Kualitas Udara di Jakarta Memburuk, tapi Tak Akan Separah 2023

KLHK: Kualitas Udara di Jakarta Memburuk, tapi Tak Akan Separah 2023

Nasional
Wapres Ma'ruf: Bansos Digunakan untuk Judi 'Online', Cabut Saja

Wapres Ma'ruf: Bansos Digunakan untuk Judi "Online", Cabut Saja

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Turun | Penjelasan Yusril Tanda Tangani Pencopotan Afriansyah Noor

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Turun | Penjelasan Yusril Tanda Tangani Pencopotan Afriansyah Noor

Nasional
Tanggal 23 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gubernur BI Klaim Pelemahan Rupiah Masih Baik, ke Depan Akan Menguat

Gubernur BI Klaim Pelemahan Rupiah Masih Baik, ke Depan Akan Menguat

Nasional
Jamdatun Feri Wibisono Ditunjuk Jadi Wakil Jaksa Agung

Jamdatun Feri Wibisono Ditunjuk Jadi Wakil Jaksa Agung

Nasional
Sri Mulyani Mulai Mulai Hitung-hitung Anggaran Pemerintahan Prabowo

Sri Mulyani Mulai Mulai Hitung-hitung Anggaran Pemerintahan Prabowo

Nasional
Hapus 2 DPO Kasus 'Vina Cirebon', Polri Akui Tak Punya Bukti Kuat

Hapus 2 DPO Kasus "Vina Cirebon", Polri Akui Tak Punya Bukti Kuat

Nasional
Tak Hadiri Panggilan MKD, Bamsoet Sebut Undangan Diterima Mendadak

Tak Hadiri Panggilan MKD, Bamsoet Sebut Undangan Diterima Mendadak

Nasional
Proyeksi Sri Mulyani untuk Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II: Masih Terjaga seperti Kuartal I

Proyeksi Sri Mulyani untuk Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II: Masih Terjaga seperti Kuartal I

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com