GP Ansor Sesalkan Larangan Bangun Rumah Ibadah dengan Logika Mayoritas-Minoritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid menyesalkan masih adanya larangan pembangunan rumah ibadah yang dilakukan pemerintah daerah. Pernyataan Nusron ini terkait larangan pembangunan masjid di Kampung Andai, Manokwari Selatan, Papua Barat.

Nusron mengaku mendapatkan informasi itu berdasarkan adanya surat bupati Manokwari dengan nomor 450/456 yang ditujukan kepada panitia pembangunan masjid. Adapun alasan bupati dalam surat tertanggal 1 November 2015 itu adalah untuk menghindari konflik.

Karena itu, Nusron pun menyesali adanya kebijakan yang dianggap melegitimasi praktik intoleran itu.

"Masalah agama dan menjalankan ibadah itu dijamin bagi setiap warga negara. Terus kenapa ini masih ada persoalan soal rumah ibadah? Wong ini urusan sama Tuhan saja kok dipersulit," kata Nusron Wahid, dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11/2015).

Menurut Nusron, alasan yang disampaikan dalam surat itu klise dan mengada-ada. Surat itu juga dianggap melanggar nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

"Artinya, landasan surat tersebut masih menggunakan logika mayoritas dan minoritas. Kalau begini terus, problem keindonesiaan tidak akan terurai secara tuntas dan fundamental," ujar Nusron.

"Karena di NKRI ini tidak ada yang namanya kota Injil maupun kota Alquran. Yang ada, semua daerah adalah Indonesia," ucapnya.

GP Ansor pun mengaku akan selalu berada di garda terdepan untuk menentang setiap kali ada praktik intoleran. Ini termasuk di daerah yang mayoritas Kristiani seperti di Papua, maupun di daerah yang mayoritas Islam seperti di Aceh dan daerah lain di Indonesia.

"Tidak hanya mengecam praktik intoleran seperti terjadi di Manokwari, kita juga mengecam pembakaran gereja di Aceh. Bahkan, kita juga selalu ikut bersama-sama menjaga umat minoritas untuk bisa menjalankan ibadah dengan aman" ujarnya.