Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: "Reshuffle" Jilid II Pertengahan November atau Setelah Pilkada

Kompas.com - 03/11/2015, 15:47 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional di DPR Yandri Susanto mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa reshuffle kabinet jilid II akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada pertengahan November 2015, atau setelah pemilihan kepala daerah serentak yang digelar pada 9 Desember 2015.

"Kalau reshuffle bisa jadi memang, ya pertengahan November atau selesai pilkada," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Namun, Yandri enggan menyebutkan darimana dia mendapat informasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa PAN sebagai partai yang baru bergabung dengan pemerintah, siap menyediakan kader-kader terbaiknya untuk membantu kabinet kerja.

"Kecenderungan (PAN) diajak sangat tinggi, tapi itu belum bisa dipastikan," ucap Ketua DPP PAN ini.

Kendati demikian, Yandri menegaskan, kalau pun ada reshuffle yang dilakukan Jokowi, hal itu bukan dilakukan untuk menampung kader PAN. Reshuflle, kata dia, pastinya akan dilakukan atas niat memperbaiki kinerja pemerintah.

"Kalau tidak diajak pun tak apa lah, PAN tetap bergabung ke pemerintah," ucap Yandri.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya menegaskan tak akan mencampuri urusan presiden dalam urusan reshuffle kabinet.

Menurut dia, reshuffle adalah hak prerogatif presiden sepenuhnya. (baca: Zulkifli Hasan: Reshuffle Hak Presiden, PAN Enggak Ada Urusan)

"Sudah saya berkali-kali katakan, saya ini ketua MPR paham kalau menteri reshuffle, itu haknya presiden. Enggak ada urusan kita," ujar Zulkifli saat ditemui usai acara peluncuran Sekolah Politik Kerakyatan di Kantor DPP PAN Jl. Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2015).

Ia meminta agar semua pihak tidak menyebarkan informasi-informasi yang menyebutkan PAN telah menyodorkan lima nama menteri kepada presiden Joko Widodo. (baca: PAN Ajukan Lima Nama Calon Menteri, Istana Sebut Jokowi Belum Bahas "Reshuffle")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com