Peneliti sekaligus pengamat politik Populi Center Nico Harjanto mengatakan, sampai beberapa minggu lalu, masih ada kebijakan tak ada dispensasi ujian nasional.
"Murid-murid diminta tetap mengikuti proses belajar di tengah kondisi udara yang tak sehat dan berbahaya," ujar Nico di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2015).
"Akhirnya, banyak anak tidak mau mengungsi karena takut tidak naik kelas. Itu namanya ngawur. Ini sebetulnya pekerjaan Menteri Anies," kata dia lagi.
Anies diminta jangan cuma sibuk ngurus perpustakaan di Frankfurt saja. Dia harus mengurusi juga anak sekolah yang jadi korban asap.
Nico mengatakan, Anies seharusnya memiliki strategi besar bagaimana menangani anak-anak sekolah yang terkena dampak negatif kabut asap.
Di satu sisi tetap mendapatkan akses pendidikan, namun di sisi lain tetap melindungi anak-anak tersebut dari bahaya asap.
Jika dari awal pemerintah yang menangani pendidikan sadar akan hal itu, kata Nico, tentunya pendidikan di lokasi yang terkena dampak kebakaran disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Meski demikian, Nico melihat hal itu terjadi lebih karena lemahnya kepemimpinan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.
Puan sebagai koordinator, menurut Nico, harusnya bisa lebih mengkoordinasikan menteri-menteri di bawahnya untuk utusan menangani dampak kebakaran hutan dan lahan.
Menurut Nico, Puan dinilai tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
"Harusnya yang berperan besar itu Menko PMK. Tugas dia mengkoordinasikan menteri-menteri sektoral dan teknis untuk mengatasi dampak kebakaran hutan dan lahan."
"Tapi kan sampai beberapa saat lalu kita belum pernah mendengar ada rapat-rapat koordinasi yang harusnya bisa dilakukan demi kebijakan apa yang ditempuh untuk mengatasi dampak kebakaran," ujar Nico.
Baca:
Hak jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas berita ini: Anies Baswedan Sudah Keluarkan Kebijakan Pendidikan di Daerah Terdampak Asap