Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan Sudah Keluarkan Kebijakan Pendidikan di Daerah Terdampak Asap

Kompas.com - 25/10/2015, 08:09 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membantah pernyataan pengamat politik Populi Center Nico Harjanto yang menyebut tak ada dispensasi ujian nasional pada siswa terdampak asap.

Kepala Biro Komunikasi Publik dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Asianto Sinambela dalam hak jawabnya menyatakan, semua pernyataan Nico tidak sesuai fakta dan kenyataan di lapangan. (Baca: Anies Baswedan Diminta Tak Hanya Urus Perpustakaan di Frankfurt)

"Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan sejak bencana kabut asap melanda Sumatera dan kemudian Kalimantan telah melakukan respons cepat dengan serangkaian langkah dan kebijakan," tulias Asianto dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Minggu (25/10/2015).

Asianto menjelaskan, pada 15 September 2015, Mendikbud melakukan koordinasi penanganan pendidikan di daerah terdampat kabut asap dengan Dinas Pendidikan se-Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah melalui tele konferensi.

Selain itu, Mendikbud mengeluarkan kebijakan Tiga Skenario Penanganan Pendidikan di Daerah Terdampak Kabut Asap pada 23 September 2015.

"Kemendikbud melakukan sosialisasi infografis tentang Tiga Skenario Penanganan Pendidikan di Daerah Terdampak Kabut Asap pada 7 Oktober 2015," tulis dia.

Semua itu, tulis Asianto, terekam dalam pemberitaan di beberapa media. Sehingga, apa yang dikatakan oleh Nico tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan di lapangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com