Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Janji Kampanye Jokowi yang Menurut Demokrat Butuh Upaya Serius

Kompas.com - 22/10/2015, 20:59 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menyatakan memahami bahwa satu tahun memerintah belum cukup bagi Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan janji-janji politik yang diutarakan saat masa kampanye. Meski demikian, Demokrat menilai harus upaya serius pemerintah untuk mewujudkan janji-janji politik tersebut.

"Secara moral dan politik akan sulit bagi Jokowi jika terlalu banyak janji yang tidak bisa ditepati. Apalagi, sebagian janji tersebut amat berat untuk dipenuhi," ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Demokrat mencatat ada 100 janji politik Jokowi-JK di masa kampanye calon presiden yang membuat elektabilitas keduanya meningkat. Dari jumlah tersebut, setidaknya ada 20 janji politik yang dinilai membutuhkan upaya ekstra.

Berikut 20 janji politik Jokowi-JK yang diuraikan oleh Partai Demokrat:

1. Pertumbuhan ekonomi 7 persen.

2. Rakyat miskin dapat Rp 1 juta per bulan.

3. Meningkatkan anggaran pertahanan 3 kali lipat.

4. Meningkatkan anggaran KPK 10 kali lipat.

5. Menambah ribuan penyidik KPK.

6. Partai politik dibiayai APBN dan APBD.

7. Menyelesaikan permasalahan asap di Riau.

8. Menurunkan harga sembako.

9. Perangkat desa menjadi PNS.

10. Menambah 15 juta lapangan kerja baru.

11. Membeli kembali Indosat.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com