Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Tengah Bencana Asap, Mendikbud Sebut Pendidikan Nomor Dua

Kompas.com - 22/10/2015, 11:50 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Anies Baswedan menilai, pemerintah menganggap persoalan pendidikan bukan hal utama yang harus dipenuhi dalam situasi bencana asap.

Saat ini yang terpenting bagaimana menyelamatkan anak-anak yang terpapar asap secara langsung.

"Yang pertama itu keselamatan dan kesehatan. Pendidikan nomor dua," kata Anies usai menggelar rapat koordinasi dengan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Anies mengatakan, ketika paparan asap sudah mencapai ambang batas aman, maka sekolah akan diliburkan. Meski begitu, ia meminta, agar anak-anak tak perlu khawatir akan ketinggalan pelajaran. (baca: Presiden Terbitkan Inpres Penanganan Bencana Asap)

"Kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan di rumah. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah akan membekali anak-anak dengan materi pelajaran," ujarnya.

Selain itu, Anies juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi untuk mengatasi persoalan tersebut. (baca: Pemerintah Berencana Evakuasi Korban Asap ke Kapal TNI dan Pelni)

Bersama Kemenkominfo, Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan akan menyiapkan program pendidikan yang dapat ditonton anak-anak melalui televisi.

Sedangkan, kerja sama dengan Kemenristek Dikti dilakukan terutama untuk anak-anak SMA yang hendak melakukan tes masuk perguruan tinggi.

Ia menegaskan, materi yang akan diujikan kelak menyesuaikan sampai mana tahap mereka menerima pelajaran. (baca: Jokowi Minta Daerah Buat Anggaran Khusus Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan)

"Jadi kami tidak akan menyusahkan mereka. Dan bahan akan disesuaikan dengan bahan ajar selama sebelum bencana," ujarnya.

Sementara itu, Menkominfo Rudiantara meminta, agar penyelenggara siaran swasta dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam menyiarkan konten pendidikan.

Sementara, untuk materi program tersebut, nantinya Kemenkominfo akan berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menentukan mana materi yang tepat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com