Pemerintah Berencana Evakuasi Korban Asap ke Kapal TNI dan Pelni

Kompas.com - 22/10/2015, 11:08 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan usai menghadiri acara Pelantikan Deputi Penindakan, Pencegahan dan PIPM KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/10/2015).
Nabilla TashandraMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan usai menghadiri acara Pelantikan Deputi Penindakan, Pencegahan dan PIPM KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/10/2015).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah berencana mengevakuasi anak-anak dan bayi yang menjadi korban terdampak kabut asap di Sumatera dan Kalimantan. Langkah itu diambil agar kondisi mereka aman dan tidak terpapar asap secara langsung.

"Kami kemungkinan menggunakan kapal perang milik TNI atau kapal Pelni selama satu bulan atau lima minggu ke depan untuk ditempati masyarakat," kata Luhut, seusai menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Luhut menjelaskan, Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Penanganan Kabut Asap. Inpres tersebut menjadi payung hukum dalam mengambil sejumlah langkah oleh kementerian.

Ia menambahkan, evakuasi ke kapal perang TNI merupakan langkah terakhir pemerintah. Sebelumnya, mereka akan dievakuasi terlebih dahulu ke kawasan selatan di mana indeks standar pencemaran udara (ISPU)-nya lebih rendah.


"Kalau ISPU-nya parah, baru mereka akan dievakuasi ke kapal nantinya," ujarnya.

Selain evakuasi, sejumlah langkah lain juga akan dilakukan. Pada bidang pendidikan, misalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk merancang program pendidikan dan akan disiarkan di media massa.

Sementara itu, pada bidang pertanian, Luhut telah meminta agar kementerian terkait untuk menjaga stok makanan agar warga tidak kekurangan. Lebih jauh, ia juga telah meminta kepada Perusahaan Listrik Negara untuk menjaga pasokan listrik agar jangan sampai padam.

"Listrik dibutuhkan untuk menghidupkan alat-alat elektronik yang dapat menjernihkan udara," kata dia.

Luhut menambahkan, TNI dan Polri akan diberikan wewenang yang lebih luas untuk melakukan operasi teritorial. Tujuannya untuk mencegah dampak kebakaran hutan yang lebih luas.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

Nasional
Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Nasional
Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Nasional
Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Nasional
Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Nasional
Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Nasional
RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

Nasional
ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Nasional
Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Nasional
Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X