Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Berikan Penghargaan Hassan Wirajuda kepada 13 Pendekar Perlindungan WNI

Kompas.com - 20/10/2015, 21:07 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Luar Negeri RI memberikan Penghargaan Hassan Wirajuda kepada 13 tokoh dan instansi yang dianggap berkontribusi cukup besar dalam isu perlindungan WNI di luar negeri. Semua penghargaan tersebut telah melalui seleksi berdasarkan tujuh kategori.

"Kemenlu ingin menumbuhkan tradisi memberikan pengakuan dan penghargaan kepada mereka yang dipandang telah memberikan kontribusi signifikan dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam acara Penganugerahan Hassan Wirajuda di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Tim juri sebelumnya telah menyaring 68 kandidat yang  memiliki kontribusi dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri. Tim juri telah berhasil menetapkan 13 nama penerima HWPA 2015 sesuai dengan tujuh kategori.

Adapun penerima penghargaan itu adalah:

1. DVI Polri dan TNI AU untuk kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri.

2. Dubes RI Kuala Lumpur Herman Prayitno dan Konjen RI Jeddah Dharmakirty Syailendra untuk kategori Kepala Perwakilan RI.

3. Veronika Sedo Barek dan Mohamad Abdulkader Akraa untuk kategori Mitra Kerja Perwakilan RI.

4. BMI SA dan IMWU Hong Kong untuk kategori Masyarakat Madani Indonesia.

5. Kompas.com dan Tempo.co untuk kategori Jurnalis/Media.

6. Anis Setyorini dan Fadhly Ahmad untuk kategori Staf Perwakilan RI.

7. Tim Percepatan Repatriasi WNI dari Suriah untuk kategori Tim Perlindungan WNI Kemenlu RI.

Dalam sambutannya, Retno menyampaikan apresiasi terhadap semua pihak yang telah berkolaborasi dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri. Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda juga menyampaikan pidato yang mengajak semua anak bangsa untuk ikut terlibat aktif dalam melakukan perlindungan terhadap WNI.

Hal itu sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk menghadirkan kembali negara.

"Melindungi WNI adalah amanat konstitusi. Ini merupakan satu dari empat alasan utama negara dibentuk sebagaimana disebutkan di dalam pembukaan UUD 45," ujar Hassan Wirajuda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Belum Pasti Jadi Oposisi Pemerintah, PKS: Tergantung Prabowo, Mengajak atau Tidak?

Belum Pasti Jadi Oposisi Pemerintah, PKS: Tergantung Prabowo, Mengajak atau Tidak?

Nasional
Bela Jokowi yang Dituding Sodorkan Nama Kaesang di Pilkada Jakarta, Luhut: Jangan Asal Ngomong

Bela Jokowi yang Dituding Sodorkan Nama Kaesang di Pilkada Jakarta, Luhut: Jangan Asal Ngomong

Nasional
Survei LSI: Kaesang, Kapolda Jateng, Eks Ajudan Prabowo, dan Raffi Ahmad Ramaikan Bursa Pilkada Jateng 2024

Survei LSI: Kaesang, Kapolda Jateng, Eks Ajudan Prabowo, dan Raffi Ahmad Ramaikan Bursa Pilkada Jateng 2024

Nasional
Mahasiswa Tak Bisa Cairkan Bantuan Usai PDN Diretas, Anggota DPR Minta KIP Kuliah Segera Dipulihkan

Mahasiswa Tak Bisa Cairkan Bantuan Usai PDN Diretas, Anggota DPR Minta KIP Kuliah Segera Dipulihkan

Nasional
Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Belum Punya Pilihan, Pilkada Jateng Masih Terbuka Semua Calon

Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Belum Punya Pilihan, Pilkada Jateng Masih Terbuka Semua Calon

Nasional
Di Depan AS-Rusia, Delegasi RI Minta Kemampuan Pasukan Perdamaian Dunia Ditingkatkan

Di Depan AS-Rusia, Delegasi RI Minta Kemampuan Pasukan Perdamaian Dunia Ditingkatkan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Diharap Bekerja Tak Terlibat Konflik Kepentingan

Satgas Judi "Online" Diharap Bekerja Tak Terlibat Konflik Kepentingan

Nasional
PPATK Didesak Segera Serahkan Daftar Anggota DPR Main Judi 'Online' ke MKD

PPATK Didesak Segera Serahkan Daftar Anggota DPR Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
MPR Dukung Sanksi Berat Buat Legislator Main Judi 'Online'

MPR Dukung Sanksi Berat Buat Legislator Main Judi "Online"

Nasional
Buka Peluang Kerja Sama dengan PDI-P, PKS: Kami Sudah Berkali-kali Koalisi di Pilkada

Buka Peluang Kerja Sama dengan PDI-P, PKS: Kami Sudah Berkali-kali Koalisi di Pilkada

Nasional
PKS Bakal Temui Cak Imin dan PKB, Bahas Rencana Duet Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

PKS Bakal Temui Cak Imin dan PKB, Bahas Rencana Duet Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Nasional
Dompet Dhuafa Hadiri Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Vietnam

Dompet Dhuafa Hadiri Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Vietnam

Nasional
Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Nasional
Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com