Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Megawati Bicara soal KPK...

Kompas.com - 09/10/2015, 10:03 WIB
Ihsanuddin

Penulis

Fungsi pendidikan antikorupsi pada KPK juga diusulkan untuk dihilangkan. Ada juga usulan agar penyadapan yang dilakukan oleh KPK dilakukan dengan izin pengadilan.

Fraksi PDI-P memang tidak sendirian mengusulkan revisi UU KPK. Sejumlah anggota dari Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PPP, Fraksi Hanura, dan Fraksi PKB juga turut menjadi pengusul. Namun, sejumlah pengusul dari lima fraksi lainnya mengaku tidak mengetahui pasal-pasal apa saja yang akan direvisi.

Mereka menandatangani usulan karena ingin revisi UU KPK masuk prolegnas prioritas 2015. Akan tetapi, mereka belum membahas dan mengetahui isi pasal per pasal. Hanya Fraksi PDI-P yang mengaku sudah mengetahui dan mendukung penuh pasal-pasal yang akan diubah atau ditambahkan dalam draf usulan revisi UU KPK ini.

PDI-P juga menyatakan bahwa revisi UU KPK ini merupakan sikap resmi partai, bukan sekadar inisiatif anggota. (Baca: Hanya PDI-P yang Paham dan Dukung Penuh Isi Draf RUU KPK)

"PDI Perjuangan kan harus tegak lurus. Kalau perintah komandannya, pimpinannya, A, maka kita A semua. Kalau B, ya B semua," kata Bambang Wuryanto.

Namun, saat ditanya apakah pimpinan yang dimaksud adalah Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri, Bambang enggan menjawabnya.

"Ini perintah partai. Kami sepakat. Kalau A, ya A semua," kata dia.

Senada dengan Bambang, Hasto Kristiyanto juga enggan menjawab apakah revisi ini merupakan instruksi langsung dari Megawati. Ia hanya mengatakan bahwa Fraksi PDI-P di DPR menjalankan fungsi legislasi sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan bukan berdasarkan arahan seseorang.

Berhati-hati

Namun, Megawati sempat berpesan kepada Fraksi PDI-P agar berhati-hati saat merevisi UU KPK ini. Hal tersebut disampaikan Megawati saat membuka rapat koordinasi Fraksi PDI-P, yang dihadiri semua anggota fraksi dan beberapa menteri dari PDI-P, di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2015) lalu.

"Kita diminta berhati-hati sekali tentang revisi Undang-Undang KPK," ujar Bambang Wuryanto saat itu.

Dalam pertemuan itu, Megawati juga mengingatkan para kader PDI-P agar tidak terjerat kasus korupsi. Megawati mengaku sedih saat ada kader PDI-P yang terjerat kasus korupsi.

"Ibu (Megawati) paling khawatir kalau ada anggota PDI-P yang kena kasus korupsi. Itu yang paling Ibu takutkan. Ibu pesannya ya seperti itu," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Nasional
Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com