Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Banggar DPR Minta Pemerintah Tak Belagu Tolak Bantuan Negara Lain Atasi Asap

Kompas.com - 29/09/2015, 10:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Ahmadi Noor Supit meminta pemerintah tidak menolak tawaran bantuan dari negara-negara tetangga untuk mengatasi kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan kabut asap.

Menurut dia, bantuan dari negara tetangga akan sangat berguna karena mereka memiliki peralatan canggih hingga anggaran yang lebih besar.

"Harusnya kita enggak tabu, kita enggak usah belagu deh gitu ya untuk bisa mengatasi sendiri, terutama dalam pembiayaan dan kesiapan alat. Mereka bisa menyewa pesawat-pesawat yang untuk mendinginkan tanah, untuk menembak dari udara. Enggak usah malu-malu kita terbatas untuk itu," kata Supit di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Saat ini, Supit menilai Indonesia mempunyai anggaran minim untuk menanggulangi bencana asap. Terlebih lagi di tengah kondisi pelemahan ekonomi saat ini, anggaran yang ada sudah tersedot untuk penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. (baca: Terkena Dampak Kabut Asap, Menhan Malaysia Jatuh Sakit)

"Kita enggak usah malu-malu mengakui anggaran kita belum cukup untuk mengatasi persoalan, apalagi bencana," kata Ketua Badan Anggaran DPR ini. . (Baca: BMKG: Masih Ada 285 Titik Panas di Sumatera)

Supit menambahkan, bencana asap yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia memang sudah berdampak kepada negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Sebagian asap tertiup angin dan menyebar ke dua negara tersebut.

"Kalau Singapura, Malaysia, mereka mestinya ikut berpartisipasi dong, mereka kan punya alat-alat yang canggih juga. Mereka kalau ingin, ya sama-sama dong (memadamkan), namanya bencana, yang namanya bencana itu seluruh dunia mengharuskan untuk ikut berpartisipasi," ucap Supit. (Baca: Singapura Kecam Pejabat Indonesia soal Kabut Asap)

Pemerintah Indonesia sebelumnya bergeming menyikapi tawaran bantuan dari Singapura untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera serta Kalimantan. Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan potensi dalam negeri untuk mengatasi penyebab bencana asap tersebut. (baca: Pemerintah Bergeming soal Bantuan Singapura untuk Padamkan Kebakaran Hutan)

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih terus mengupayakan pemadaman kebakaran di wilayah Indonesia. Sumber daya yang dimiliki Indonesia diyakini masih mampu untuk diturunkan dalam penanggulangan ini.

"Sampai sekarang, kita masih mengupayakan apa yang bisa kita lakukan, dengan upaya kita sendiri," ucap Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2015). (baca: Istana: Singapura Harus Memahami Kesulitan Kita Memadamkan Api)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com