Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Bantah Anggapan Pemerintah Pusat Tak Perhatikan Bencana di Daerah

Kompas.com - 23/09/2015, 16:51 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho menyatakan bahwa pemerintah saat ini terus mengupayakan penanganan pengungsi korban bencana erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara dan kebakaran hutan di wilayah Sumatera serta Kalimantan. Menurut Sutopo, keseriusan pemerintah menyelesaikan bencana ini merupakan bukti nyata perhatian kepada daerah.

Sutopo menjelaskan, untuk pengungsi erupsi Gunung Sinabung, BNPB telah menyediakan 666 hektar lahan pinjaman untuk merelokasi warga. Lahan seluas itu dianggap cukup untuk memindahkan pengungsi dan penyediaan lahan pertanian bagi 370 kepala keluarga.

Masing-masing kepala keluarga akan diberi rumah tipe 36 dengan luas tanah 200 meter persegi. Rumah-rumah tersebut telah diberikan dan saat ini tengah dirampungkan lahan pertanian serta fasilitas umum.

"Diharapkan selesai Desember 2015," kata Sutopo di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (23/9/2015).

Sutopo mengatakan, status Gunung Sinabung sampai saat ini masih Awas. Ada tujuh desa yang harus dikosongkan untuk menghindari dampak erupsi yang berbahaya.

Sampai 18 September 2015, tercatat ada 9.538 jiwa dari sekitar 2.500 kepala keluarga yang mengungsi sejak 2013. Relokasi dan penyediaan lahan akan dilakukan bertahap sampai 2016.

Sejak terjadi erupsi pada 13 September 2013, BNPB telah memberi bantuan kepada Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebanyak Rp 171.831.699.626. Dana tersebut dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, operasional tanggap darurat, pemberian insentif padat karya untuk kepala keluarga terdampak, sewa rumah dan lahan pertanian, serta pembagungan 370 hunian tetap dan pembangunan jalan sepanjang 9,20 kilometer.

Adapun untuk penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan, BNPB menyediakan dana Rp 385 miliar. Anggaran itu akan ditambah jika diperlukan dan berasal dari dana siap pakai BNPB.

Untuk pemadaman api di hutan Sumatera dan Kalimantan, BNPB mengerahkan 17 helikopter water bombing. Helikopter tersebut disebar di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Selain helikopter itu, BNPB bersama BPPT juga mengerahkan 4 pesawat Casa 212 di Riau sejak 6 Juni 2015. Pesawat itu telah menaburkan 125 ton garam ke awan untuk menciptakan hujan buatan.

Pesawat casa 212-200 juga ditempatkan di Sumatera Selatan sejak 12 Juli 2015 dan telah menaburkan 37 ton garam untuk menciptakan hujan buatan. Di Kalimantan Barat, pesawat Casa 212 juga menaburkan 22 ton garam untuk hujan buatan.

Dana operasional yang dikeluarkan BNPB untuk aktivasi posko dan personel di 6 provinsi mencapai Rp 21 miliar. Terdapat 2.909 personel gabungan, termasuk dari TNI/Polri, yang diterjunkan memadamkan api melalui darat.

"Jadi, kalau dibilang pemerintah pusat kurang perhatian, semua biaya bantuan itu dari pusat," kata Sutopo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com