Ketua MPR Minta Pemerintah Klarifikasi Isu "Serbuan" Pekerja China ke Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan meminta pemerintah serius menyikapi isu yang berkembang di masyarakat soal "serbuan" tenaga kerja China di Indonesia. Ia menyarankan pemerintah mengklarifikasi isu yang tidak benar.

Zulkifli mengaku sudah berbicara dengan Presiden Joko Widodo soal isu adanya 10 juta pekerja China yang masuk Indonesia. Kepada Zulkifli, Presiden membantah.

"Itu tidak betul, kata Pak Presiden. Yang betul, ada kerja sama antarnegara untuk mendatangkan 10 juta wisatawan. Sekarang malah turun tenaga kerjanya (China yang bekerja di Indonesia). Isu itu perlu diklarifikasi," kata Zulkifli di sela kunjungan kerjanya sebagai Ketua MPR di China, Kamis (17/9/2015).

Isu pekerja China di Indonesia menjadi salah satu topik yang dibicarakan dalam pertemuan delegasi MPR dengan Duta Besar Indonesia untuk China Soegeng Rahardjo, Kamis siang. Kedatangan delegasi MPR di China untuk melakukan kunjungan balasan pimpinan MPR China ke Indonesia beberapa waktu lalu.

Selain Zulkifli, ikut hadir Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua Fraksi PDI-P di MPR Achmad Basarah, Ketua F-Golkar di MPR Rambe Kamarul Zaman, Ketua F-PKS di MPR TB Soenmandjaja, dan Ketua F-Hanura di MPR Sarifuddin Sudding.

Kepada Dubes, Zulkifli bercerita ketika dirinya ditemui para serikat pekerja di Indonesia. Mereka, kata Zulkifli, ingin melakukan sweeping terhadap para pekerja China di Indonesia.

"Saya bilang kamu jangan sembarangan sweeping-sweeping. Sekarang ini orang belum tahu betul faktanya sudah demo," kata Zulkifli.

Kepada Dubes, Zulkifli berpesan agar pihak KBRI di China hati-hati dalam menyikapi.

Dalam pertemuan di KBRI itu, Sudding juga menyinggung soal warga China yang mencari nafkah di Indonesia. Padahal, kata dia, usaha yang dijalankan mereka masih bisa dilakukan oleh orang Indonesia.

"Di Kalimantan Tengah, banyak warga Tiongkok jualan PKL. Modal kalkulator jual-jual pakaian," kata Sudding.

Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri sudah membantah adanya serbuan para pekerja China ke Indonesia. Ia menyatakan, pihaknya melakukan seleksi ketat terhadap keberadaan tenaga kerja asing (TKA) untuk memastikan tidak adanya pelanggaran aturan ketenagakerjaan, terutama izin kerja selama di Indonesia.

"Terkait adanya isu soal serbuan TKA China itu tidaklah benar. Kita harus pastikan setiap TKA yang bekerja di Indonesia mengikuti prosedur pengurusan izin kerja dan tidak melanggar aturan ketenagakerjaan," kata Menaker Hanif dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker di Cilacap, Jawa Tengah, pada Selasa (30/6/2015).

Berdasarkan data izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA) yang diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan, TKA China dari 1 Januari 2014-Mei 2015 mencapai 41.365. TKA asal China yang saat ini masih berada  di Indonesia sebanyak 12.837. (Baca: Benarkah Pekerja Asal China Menyerbu Indonesia? Ini Penjelasan Menaker)

Adapun sektor yang banyak diisi pekerja dari China ini pada periode yang sama adalah perdagangan dan jasa, yakni mencapai  26.579 IMTA, kemudian industri 11.114 IMTA, dan pertanian 3672 IMTA.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan juga membantah isu tersebut. Ia meminta agar informasi yang keliru itu tidak lagi disebarluaskan. (Baca: Luhut Bantah Puluhan Ribu Pekerja Tiongkok Datang ke Indonesia)

"Saya minta rumor itu tidak lagi dikembangkan. Tidak ada pekerja dari Tiongkok yang berbondong-bondong datang ke sini," ujar Luhut saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2015).

Menurut Luhut, memang ada beberapa pelanggaran soal masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Namun, kata dia, pada umumnya, pekerja-pekerja itu adalah tenaga ahli.