Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura: PAN Masuk Koalisi Dibantu Wiranto, Masa "Tusuk dari Belakang"

Kompas.com - 11/09/2015, 17:41 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR, Dadang Rusdiana, mengingatkan agar PAN dapat menjaga sikap dalam berpolitik. Pasalnya, langkah PAN masuk ke dalam gerbong partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak terlepas dari peran Hanura.

"PAN itu kan masuk (koalisi) karena dibantu Pak Wiranto (Ketua Umum Hanura). Masa mau 'tusuk dari belakang'?" kata Dadang saat dihubungi, Jumat (11/9/2015).

Dadang menegaskan, Hanura akan mencoba membangun komunikasi politik dengan pimpinan parpol di Koalisi Indonesia Hebat. Hal itu menyusul pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan PAN Soetrisno Bachir, terkait parpol yang harus siap kehilangan jatah kursi di Kabinet Kerja. (Baca: Hanura Mengaku Tak Siap Kehilangan Kursi Menteri untuk PAN)

"Jangan sampai ini justru menjadi bola liar. Kami akan mencoba mengingatkan melalui Ketum," ujarnya.

Lebih jauh, ia mengatakan, yang dibutuhkan dalam kondisi politik saat ini adalah konsolidasi yang baik antarpartai politik. Konsolidasi tersebut diharapkan menciptakan stabilitas politik.

"Jangan sampai antarkelompok saling sikut," ujarnya.

Sebelumnya, Soetrisno Bachir membantah adanya transaksi kursi kabinet untuk partainya setelah deklarasi dukungan untuk pemerintah. (Baca: PAN: Kami Punya Banyak Kader yang Bergerak di Sektor Ekonomi)

Namun, Soetrisno melontarkan pernyataan agar setiap partai yang berada di jajaran pemerintah tidak hanya siap menerima jabatan, tetapi juga siap jika jumlah kursinya berkurang di kabinet. (Baca: Soetrisno Bachir Ajukan Sejumlah Kandidat Anggota KEN)

"Ini bukan masalah legowo atau tidak, itu kewenangan presiden. Kalau diajak ya siap, kalau berkurang ya siap," kata Soetrisno seusai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/9/2015).

Sekretaris Fraksi PAN di DPR, Teguh Juwarno, sebelumnya menegaskan, dukungan PAN terhadap pemerintahan Jokowi-JK diberikan agar pemerintah bisa berjalan dengan semakin solid dalam melawan krisis ekonomi saat ini. PAN tidak akan menyodorkan kadernya untuk menjadi menteri di Kabinet Kerja.

"Jadi, PAN tidak dalam posisi menyodor-nyodorkan calon menteri, apalagi menekan Presiden," kata Teguh.

Menurut dia, hanya Presiden yang paling mengetahui kebutuhan kabinet saat ini. Dengan demikian, apakah perombakan kabinet diperlukan kembali atau tidak, hal itu hanya Presiden yang tahu. (Baca: Politisi PKB: Keberadaan PAN Jangan Buat Konsolidasi Jadi Gaduh)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com