Beda dengan PDI-P, Hanura Langsung Ganti Saleh Husin sebagai Anggota DPR

Kompas.com - 10/09/2015, 14:35 WIB
Menteri Perindustrian Saleh Husin, diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA TRIBUN NEWS / DANY PERMANAMenteri Perindustrian Saleh Husin, diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon menegaskan bahwa fraksinya sudah lama mengganti Saleh Husin sebagai Anggota DPR setelah menjadi Menteri Perindustrian.

"Sudah kok. Pak Saleh sudah lama kita PAW (pengganti antar waktu)," kata Nurdin saat dihubungi, Kamis (10/9/2015).

Menurut Nurdin, setelah Saleh diumumkan sebagai Menteri pada 26 Oktober 2014, DPP Hanura dan Fraksi Hanura langsung memproses PAW Saleh. Proses PAW itu sudah selesai pada Januari 2015.

"Penggantinya Pak Ferry Kase, dari NTT juga," ucapnya.

Ferry dilantik dalam Paripurna DPR tanggal 22 Januari 2015. Kini Ferry duduk di Komisi X DPR.

Sementara itu, hingga saat ini PDI Perjuangan belum mengganti Puan Maharani, Tjahjo Kumolo dan Pramono Anung yang ditunjuk menjadi Menteri.

Puan ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sementara Tjahjo dipercaya sebagai Menteri Dalam Negeri sejak pelantikan kabinet kerja 26 Oktober 2014. Adapun Pramono Anung, baru dilantik setelah dilakukan reshuffle jilid I pada 12 Agustus lalu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kepala Bagian Administrasi Keanggotaan Dewan dan Fraksi Setjen DPR RI, Suratna mengatakan, pihaknya tidak bisa memproses surat pengunduran diri pribadi yang telah dilayangkan Tjahjo dan Pramono. Sebab, DPP PDI Perjuangan belum mengajukan surat PAW kepada DPR.

Sementara Puan, hingga kini belum mengajukan surat pengunduran diri pribadi ke DPR.

“Pramono suratnya kemarin tanggal 14 Agustus kita terima disposisinya, Tjahjo tanggal 28 Oktober lalu. Kalau Puan sama sekali tidak ada, baik surat pengunduran diri pribadi atau dari DPP,” kata Suratman.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Olly Dondokambey beralasan, PDI-P belum menyerahkan surat PAW karena harus mengkaji secara matang sebelum mengajukan pengganti mereka ke DPR.

“Partai kan harus melihat, enggak bisa sembarangan,” ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Nasional
Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Nasional
Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Nasional
Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan e-KTP

Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan e-KTP

Nasional
Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Nasional
Sahroni Tak Ambil Pusing Penunjukkannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Dianggap Politis

Sahroni Tak Ambil Pusing Penunjukkannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Dianggap Politis

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri

Antisipasi Varian Omicron, Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri

Nasional
Epidemilog Minta Pemerintah Tracing 14 Hari Sebelum WHO Umumkan Omicron

Epidemilog Minta Pemerintah Tracing 14 Hari Sebelum WHO Umumkan Omicron

Nasional
Arahan Jokowi, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 10 Hari, Berlaku Besok

Arahan Jokowi, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 10 Hari, Berlaku Besok

Nasional
Dukung Tugas Polisi Militer AU, KSAU Serahkan 130 Kendaraan Khusus

Dukung Tugas Polisi Militer AU, KSAU Serahkan 130 Kendaraan Khusus

Nasional
Kepala BRGM Sebut Restorasi Gambut di Kubu Raya, Kalbar Didukung Banyak Pihak

Kepala BRGM Sebut Restorasi Gambut di Kubu Raya, Kalbar Didukung Banyak Pihak

Nasional
Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Paling Banyak Perempuan, Kementerian PPPA: Akibat Pinjol

Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Paling Banyak Perempuan, Kementerian PPPA: Akibat Pinjol

Nasional
Mahfud: SPPT-TI Optimalkan Penggunaan Teknologi Tangani Perkara Pidana

Mahfud: SPPT-TI Optimalkan Penggunaan Teknologi Tangani Perkara Pidana

Nasional
KPI: Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 2 Tahun 2021 Naik Jadi 3,13

KPI: Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 2 Tahun 2021 Naik Jadi 3,13

Nasional
KPK Dalami Keikutsertaan Notaris dalam Kasus Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

KPK Dalami Keikutsertaan Notaris dalam Kasus Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.