Pemerintah Diminta Membentuk Tim Independen untuk Kasus Pembunuhan Munir

"Jokowi pernah membuat statement, jika tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, berarti ia melangar konstitusi. Sama saja kalau dia tidak menyelesaikan kasus hukum Munir, berarti ia melanggar konstitusi," ujar Suciwati, dalam konferensi pers di Sekretariat Kontras, Jakarta Pusat, Minggu (6/9/2015).

Menurut Suci, hasil penelusuran yang pernah dilakukan Tim Pencari Fakta (TPF), pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyimpulkan bahwa pembunuhan Munir tidak hanya melibatkan satu orang.

TPF merekomendasikan pihak-pihak lain yang diduga terlibat, seperti Badan Intelijen Negara. Pembunuhan Munir tidak lepas dari motif politik yang melibatkan orang-orang berkeahlian khusus, yang direncanakan secara matang, dan dilakukan secara bersekongkol.

Namun, sayangnya hingga kini para pelaku masih belum menjalani proses hukum. Selain itu, kata Suci, apabila tidak membentuk tim independen, Jokowi setidaknya dapat memerintahkan Kepala Polri untuk segera membentuk tim khusus Mabes Polri untuk mencari pelaku pembunuhan Munir.

Hal serupa pernah dilakukan beberapa tahun lalu. "Bahwa Presiden Jokowi, apalagi yang didukung dan dipilih langsung oleh masyarakat, penting untuk berani mengambil keputusan untuk tidak ragu menuntaskan kasus pembunuhan Munir," kata Suci.

Munir dibunuh dengan racun dalam penerbangan pesawat Garuda Indonesia GA 974, tepat pada 7 September 2004.

Meski mantan pilot Garuda Pollycarpus Budihari Priyanto pernah dipenjarakan karena kasus ini, bagian inti kasus ini masih misteri. Belum dikuak siapa sebenarnya aktor intelektual yang terlibat dalam pembunuhan itu.