Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buwas Bantah Sepak Terjangnya Ganggu Stabilitas Ekonomi

Kompas.com - 02/09/2015, 21:16 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso membantah jika disebut sebagai 'biang kerok' perlambatan ekonomi di tanah air. Sebaliknya, Buwas, sapaan akrab Budi, menegaskan, mendukung perekonomian negara.

"Apa yang saya lakukan enggak menghambat ekonomi nasional. Justru saya mendukung dan harus bisa mengembalikan kekayaan negara melalui apa-apa yang jadi aset negara yang dikemplang oleh pelaku-pelaku korupsi," ujar Buwas di Mabes Polri, Rabu (2/9/2015).

Salah satunya adalah perkara korupsi kondensat yang melibatkan BP Migas dan PT TPPI. Buwas mengklaim telah mengembalikan kerugian negara senilai puluhan triliun ke kas negara. Jika kasus tersebut telah selesai, Buwas mengatakan akan lebih banyak lagi yang dikembalikan ke negara.

Selain itu, Bareskrim juga tengah menyelidik kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II. Bahkan, Dirut Pelindo II RJ Lino mengancam akan berhenti. Terakhir, Bareskrim menggeledah kantor Pertamina Foundation dalam dugaan korupsi pengadaan pohon.

Buwas melanjutkan, ke depan Bareskrim juga akan mengusut kasus-kasus korupsi yang telah menyedot uang negara. Ia berkomitmen untuk sebanyak-banyaknya mengembalikan nilai kerugian negara dalam perkara-perkara tersebut.

"Jadi, dalam rangka kita konsentrasi dan kita betul-betul optimis dalam penegakan hukum masalah penindakan korupsi," lanjut dia.

Sebelumnya, dalam acara silaturahmi dengan Forum Pemred di kantornya, Selasa (1/9/2015) kemarin, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, akan ada pejabat negara yang dicopot karena menyebabkan kegaduhan yang mengganggu stabilitas ekonomi.

"Penegak hukum tidak boleh gaduh. Bukan berarti tidak boleh memberantas korupsi, tangkap silakan, tapi nggak perlu gaduh, bisa diambil, tidak usah pakai wartawan. Nggak perlu gaduh. Jangan kaget kalau ada pejabat dicopot," kata Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com