Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Mau Ungkap Nama Capim KPK yang Jadi Tersangka, Polri Dianggap "Menyandera"

Kompas.com - 01/09/2015, 08:41 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Informasi Pusat (KIP) mendesak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk mengumumkan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Komisioner KIP Rumadi Ahmad mengatakan, jika nama tersebut tidak diumumkan kepada publik, Polri terkesan hanya ingin menyandera beberapa nama Capim KPK itu. (Baca: Menanti Delapan Calon Pimpinan KPK Pilihan Pansel)

"Kabareskrim jangan menebar teror ke Pansel KPK. Kalau memang ada capim KPK yang telah berstatus sebagai tersangka, hal itu harus segera diumumkan kepada publik," ujar Rumadi dalam siaran pers, Selasa (1/9/2015).

Menurut Rumadi, informasi mengenai penetapan tersangka terhadap seseorang bukanlah informasi yang patut ditutup-tutupi. Sebab, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah secara tegas menjamin hak masyarakat untuk mengetahui informasi itu. (Baca: Pansel Berharap Bareskrim Segera Proses Capim KPK yang Jadi Tersangka)

Rumadi mengatakan, publik perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai calon pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka. Pasalnya, beberapa hari terakhir, beredar nama-nama calon pimpinan KPK yang diduga telah ditetapkan sebagai tersangka. Jika informasi yang beredar itu ternyata tidak benar, hal tersebut akan menyesatkan publik dan sangat merugikan nama baik capim KPK yang saat ini masih harus mengikuti proses seleksi berikutnya. Bahkan, jika penetapan tersangka tidak juga diumumkan, hal itu dikhawatirkan dapat membuat masalah baru pada kemudian hari. (Baca: Pansel: Capim KPK Jadi Tersangka Terkait Kejahatan Keuangan)

"Jangan biarkan capim KPK tersebut justru membebani Presiden Joko Widodo pada kemudian hari lantaran delapan nama yang diterimanya memiliki persoalan hukum pada masa lalu," kata Rumadi.

Sebelumnya, Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso menyebutkan, salah satu capim KPK telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Namun, saat dikonfirmasi, Senin (31/8/2015), Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor E Simanjuntak mengatakan, Polri tidak akan mengumumkan nama calon pimpinan KPK yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun berdasarkan informasi yang diperoleh Pansel dari Polri, capim KPK tersebut diduga terkait kejahatan keuangan. (Baca: 8 Nama Akan Diserahkan ke Jokowi, Pansel Minta Tak Ada Lagi Capim KPK Jadi Tersangka)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com