Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capim KPK Agus: Koruptor Masih Ketawa, Kaya, Dihormati

Kompas.com - 24/08/2015, 10:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyatakan bahwa sanksi sosial harus diberikan kepada pelaku korupsi. Hal itu ia sampaikan saat mengikuti wawancara tahap akhir di hadapan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK di Gedung Setneg, Jakarta, Senin (24/8/2015).

"Yang saya khawatirkan, koruptor di KPK itu masih ketawa-ketawa, keluar penjara masih kaya, karena itu masih dihormati orang," kata Agus.

Menurut mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan ini, pelaku korupsi perlu mendapat sanksi sosial untuk menambah efek jera dan menjadi pelajaran bagi masyarakat. Sanksi sosial itu bahkan ia harapkan juga muncul dari keluarga terpidana korupsi.

"Perlu ada sosial punishment dari keluarga, atau masyarakat sekitarnya. Misalnya, tidak bergaul, atau mohon maaf, meludah (saat bertemu pelaku korupsi)," ujarnya.

Agus menegaskan, penanganan korupsi harus dilakukan seimbang antara pencegahan dan penindakan. Jika terpilih menjadi komisioner KPK, Agus akan mengupayakan peluasan operasi tangkap tangan tindak pidana korupsi.

"Karena OTT itu tidak terbantahkan, maka perlu diperkuat," ucap Agus.

Selain itu, Agus juga mengusulkan agar ada satu pimpinan KPK yang mengembang tugas khusus untuk berkomunikasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Ia yakin kinerja KPK akan lebih baik jika komunikasi dengan lembaga penegak hukum lainnya berjalan efektif.

Hari ini, sebanyak tujuh calon pimpinan KPK menjalani seleksi tahap akhir, yaitu wawancara mendalam. Selain Agus, enam capim lain adalah Ade Maman Suherman, Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, Budi Santoso, Chesna Fizetty Anwar, dan Firmansyah TG Satya.

Seleksi akhir terhadap 19 capim akan berlangsung hingga Rabu (26/8/2015). Kepada mereka, Pansel akan memverifikasi sejumlah temuan Tim Penelusuran Rekam Jejak serta masukan dari sejumlah lembaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com