Koalisi Parpol di Pilkada Serentak

Ketiga, dengan berorientasi mengejar kekuasaan, parpol kerap tidak memedulikan suara atau kritik publik. Kenyataan bahwa terdapat koalisi parpol yang mengusung sejumlah terpidana perkara korupsi untuk mengikuti pilkada serentak memperlihatkan betapa parpol sulit untuk bisa mendengar aspirasi di luar dirinya. Penentuan kandidat hanya terletak di segelintir elite parpol.

Dengan demikian, aspirasi masyarakat menjadi absen dalam proses pencalonan. Alhasil, bagi parpol, meskipun calon berstatus narapidana, selama sesuai dengan prosedur formal dan berpeluang menang tampaknya tidak menjadi persoalan.

Mengingat pilkada merupakan ujian bagi proses demokrasi, khususnya di tingkat lokal untuk menuju pada kematangannya, apa yang dilakukan parpol atas proses pencalonan kepala daerah di pilkada serentak menjadi tantangan bagi masyarakat untuk menjadi aktor yang ikut berpartisipasi aktif. Salah satunya dengan mengawasi jalannya kompetisi ini.

Dengan demikian, nantinya pilkada diharapkan tidak hanya jadi sebatas ajang pertarungan elite politik, baik nasional maupun lokal dan kelindannya dengan kepentingan politik lain, lebih jauh pilkada merupakan upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang berintegritas, efektif, dan menyejahterakan.

Ridho Imawan Hanafi
Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 14 Agustus 2015, dengan judul "Koalisi Parpol di Pilkada Serentak".