Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Pilkada di 4 Daerah Ditunda, KPU Tidak Gagal

Kompas.com - 13/08/2015, 12:11 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai, proses pemilihan kepala daerah serentak 2015 sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Adanya empat daerah yang harus ditunda pelaksanaan pilkadanya hingga 2017, karena hanya memiliki satu pasangan calon, tidak lantas mengganggu penyelenggaraan pilkada di 265 daerah lainnya.

"Dari 269 daerah sampai hanya tersisa empat, kita harus fair KPU tidak gagal," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Terlebih lagi, lanjut Tjahjo, KPU sudah berusaha dua kali memperpanjang masa pendaftaran di daerah yang tidak memiliki lebih dari dua pasangan calon. Dalam masa penundaan itu, diharapkan ada parpol yang mengusung calon alternatif.

Namun, hingga masa pendaftaran kedua ditutup, masih tersisa empat daerah dengan calon tunggal kepala daerah. Empat daerah itu adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, Kota Mataraman dan Kabupaten Timur Tengah Utara.

"Kalau empat ini tidak mampu, ya sudah, ini bukan kegagalan," ucapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, pemerintah tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menyikapi masalah di empat daerah ini. (baca: Wapres Tegaskan Takkan Ada Perppu Pilkada)

Nantinya, kata Tjahjo, setelah kepala daerah di empat daerah itu selesai masa jabatannya, pelaksana tugas kepala daerah (Plt) akan ditunjuk hingga Pilkada 2017. Aturan bahwa Plt hanya bisa menjabat selama 6 bulan bukan sebuah masalah karena jabatannya bisa diperpanjang.

"Sampai sekarang pemerintah belum melihat adanya 4 daerah itu sebagai kegentingan yang memaksa," ucap Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com