Surya Paloh: Presiden Belum Perlu Terbitkan Perppu Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menilai, saat ini Presiden Joko Widodo belum perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pelaksanaan pilkada. Meskipun ada tujuh daerah yang terancam tak dapat mengikuti pilkada serentak lantaran hanya memiliki calon tunggal, Surya Paloh menilai penerbitan perppu belum dibutuhkan.

"Kalau baru tujuh, depalan daerah, itu apa itu (belum perlu)," kata Surya di Kantor DPP Nasdem, Senin (10/8/2015).

Menurut dia, perppu baru perlu dikeluarkan apabila ada puluhan daerah yang terancam tidak dapat mengikuti pilkada. "Kalau sudah 81 yang tertunda itu saya kira perlu. Itu namanya (force) majeur," kata dia.

Hingga akhir masa tambahan pendaftaran calon kepala daerah pada 3 Agustus 2015, ada tujuh kabupaten/kota yang memiliki calon tunggal. Tujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat; Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pacitan di Jawa Timur; Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB); Kota Samarinda di Kalimantan Timur; serta Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur (NTT). (Baca: KPU: 7 Daerah Termasuk Surabaya Hanya Memiliki Satu Pasangan Calon)

Daerah-daerah tersebut terancam batal menggelar pilkada pada 9 Desember 2015dan diundur hingga 2017. Sebab, peraturan KPU mensyaratkan bahwa pilkada harus diikuti sekurangnya dua pasang calon. Berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), KPU akhirnya membuka kembali tiga hari waktu pendaftaran bagi tujuh daerah tersebut. Pendaftaran dibuka pada 9-11 Agustus 2015. (Baca: KPU Kembali Buka Pendaftaran Calon di 7 Daerah pada 9-11 Agustus)

Namun, hingga hari kedua pendaftaran, belum ada satu pun daerah yang menambah pasangan calon kepala daerah. (Baca juga: Belum Ada yang Mendaftar di Hari Pertama Perpanjangan Pendaftaran Pilkada)

Di lain pihak, ada 81 daerah yang berpotensi calon tunggal karena di daerah tersebut hanya dua pasangan calon yang didaftarkan. Terkait 81 daerah ini, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyampaikan bahwa KPU akan kembali membuka pendaftaran jika pada tanggal 24 Agustus 2015 mendatang salah satu pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi persyaratan setelah verifikasi.

Mekanisme sama berlaku untuk daerah lain yang jika hasil verifikasi menetapkan bahwa hanya satu pasangan calon yang lolos.

"Kalau nanti di 81 daerah pada tanggal 24 kurang dari dua, menurut PKPU dan undang-undang juga maka pendaftaran akan dibuka kembali. Bagaimana prosesnya ya sama seperti kemarin, selama tiga hari persiapan dan sosialiasi, lalu pendaftaran tiga hari," tutur dia.