Copot Menteri yang Jalankan Agenda Sendiri dan Abaikan Instruksi Presiden

Ia menyebutkan, salah satunya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mengusulkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ke DPR. Padahal, kata dia, Presiden tidak pernah menginstruksikan revisi UU yang diduga bertujuan untuk melemahkan KPK ini.

"Kebijakan ini jadi blunder bukan hanya kepada Presiden tapi untuk bangsa ini," kata Ray dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Lainnya, kata dia, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menurut dia, Tjahjo menjalankan agendanya sendiri dengan mengusulkan kenaikan bantuan dana bagi partai politik. Padahal, Jokowi tak pernah meminta kenaikan dana parpol itu.

"Ide soal bagaimana parpol dapat dana itu tidak dikonsultasikan kepada Presiden dan tiba-tiba dapat respon negatif. Dia pun mengakui pokok pikiran itu belum disampaikan kepada Presiden," kata Ray.

Ia juga mengkritik Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang dinilainya gagal menyensor surat-surat yang diajukan kepada Presiden. Hal ini menyebabkan Presiden kerap menandatangani peraturan yang tidak sesuai Nawacita. Pertama, peraturan mengenai pengadaan uang muka kendaraan pejabat negara. Kedua, mengenai peraturan Jaminan Hari Tua yang kini menuai protes. Jokowi pun akhirnya membatalkan dua peraturan itu.

"Ini juga membahayakan. Mestinya surat-surat itu disensor dulu oleh Mensesneg dan dijelaskan dampaknya ke Presiden," ujar dia.