Kompas.com - 05/07/2015, 12:18 WIB
Peserta Konvensi Partai Demokrat yang juga Ketua DPR RI, Marzuki Alie, usai memaparkan visi dan misinya dalam Konvensi Demokrat Tahap II di Jakarta, Kamis (9/1/2014). Peserta konvensi lain yang juga menyampaikan pidato politiknya pada hari ini yaitu Dino Patti Djalal dan Anies Baswedan. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Peserta Konvensi Partai Demokrat yang juga Ketua DPR RI, Marzuki Alie, usai memaparkan visi dan misinya dalam Konvensi Demokrat Tahap II di Jakarta, Kamis (9/1/2014). Peserta konvensi lain yang juga menyampaikan pidato politiknya pada hari ini yaitu Dino Patti Djalal dan Anies Baswedan. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengungkapkan alasan penyingkiran mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie, dari kepengurusan partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Menurut Ruhut, Marzuki tak lagi menjadi pengurus partai karena pernah menyindir SBY saat pelaksanaan kongres pada Mei 2015 lalu.

"Kader sudah minta Pak SBY (kembali menjadi ketua umum), dia (Marzuki) katakan 'eh lupa, katanya cuma mau sebentar'. Yang begitu pantas, enggak? Apa pantas seorang yang pernah dibesarkan partai bicara begitu kepada Pak SBY?" ujar Ruhut di sela-sela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (5/7/2015).

Ruhut mengatakan, Marzuki sebenarnya bukan siapa-siapa saat masuk ke partai. Namun, Marzuki merintis kariernya melalui Partai Demokrat hingga bisa menjadi sekretaris jenderal partai dan dipercaya menjabat Ketua DPR periode 2009-2014.

"Seharusnya dia bersyukur dan bekerja untuk partai. Kalau ada masalah, jangan ngomong di luar, selesaikan di dalam. Partai yang dibesarkan SBY ini ada aturan etikanya," ucap Ruhut.

Anggota Komisi III DPR itu juga menampik alasan Marzuki yang tak bisa lagi bersuara di Partai Demokrat. Ruhut mencontohkan, dirinya masih bisa bersuara lantang dan berbeda sikap dengan kebijakan partai.

"Dulu Ruhut dukung Jokowi-JK saat partai, dan semua kader dukung Prabowo-Hatta. Siapa bilang tidak bisa bersuara? Kurang apa Ruhut Poltak Sitompul bicara," ujar pria yang pernah melakoni profesi sebagai artis dan advokat itu.

Marzuki Alie sebelumnya memberikan sinyal akan keluar dari Partai Demokrat. "Dengan tidak masuk dalam struktur apa pun, tidak ada ruang yang diberikan oleh partai untuk mengabdi lagi di Partai Demokrat," kata Marzuki melalui pesan singkat, Sabtu pagi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Marzuki menyatakan masih ingin berpolitik dan terlibat aktif dalam usaha membesarkan Demokrat. (Baca: Disingkirkan SBY, Marzuki Beri Sinyal Keluar dari Demokrat)

Namun, setelah mengetahui tidak masuk dalam kepengurusan yang dibentuk SBY dan tidak diundang untuk hadir dalam rapat pimpinan nasional Partai Demokrat, Marzuki mulai berpikir untuk keluar dari partai tersebut.

"Jadi, bukan saya yang tidak ingin berbuat lagi untuk Partai Demokrat, melainkan SBY-lah yang menentukan bahwa kita tidak perlu lagi ada dalam Partai Demokrat," ujar mantan Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK: Indonesia Harus Lebih Siap Hadapi Varian Covid-19 Omicron

Menko PMK: Indonesia Harus Lebih Siap Hadapi Varian Covid-19 Omicron

Nasional
Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Nasional
Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Nasional
Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Nasional
Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Nasional
Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

Nasional
Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Nasional
Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Nasional
9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

Nasional
Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Nasional
Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.