Kompas.com - 05/07/2015, 12:18 WIB
Peserta Konvensi Partai Demokrat yang juga Ketua DPR RI, Marzuki Alie, usai memaparkan visi dan misinya dalam Konvensi Demokrat Tahap II di Jakarta, Kamis (9/1/2014). Peserta konvensi lain yang juga menyampaikan pidato politiknya pada hari ini yaitu Dino Patti Djalal dan Anies Baswedan. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Peserta Konvensi Partai Demokrat yang juga Ketua DPR RI, Marzuki Alie, usai memaparkan visi dan misinya dalam Konvensi Demokrat Tahap II di Jakarta, Kamis (9/1/2014). Peserta konvensi lain yang juga menyampaikan pidato politiknya pada hari ini yaitu Dino Patti Djalal dan Anies Baswedan. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengungkapkan alasan penyingkiran mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie, dari kepengurusan partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Menurut Ruhut, Marzuki tak lagi menjadi pengurus partai karena pernah menyindir SBY saat pelaksanaan kongres pada Mei 2015 lalu.

"Kader sudah minta Pak SBY (kembali menjadi ketua umum), dia (Marzuki) katakan 'eh lupa, katanya cuma mau sebentar'. Yang begitu pantas, enggak? Apa pantas seorang yang pernah dibesarkan partai bicara begitu kepada Pak SBY?" ujar Ruhut di sela-sela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (5/7/2015).

Ruhut mengatakan, Marzuki sebenarnya bukan siapa-siapa saat masuk ke partai. Namun, Marzuki merintis kariernya melalui Partai Demokrat hingga bisa menjadi sekretaris jenderal partai dan dipercaya menjabat Ketua DPR periode 2009-2014.

"Seharusnya dia bersyukur dan bekerja untuk partai. Kalau ada masalah, jangan ngomong di luar, selesaikan di dalam. Partai yang dibesarkan SBY ini ada aturan etikanya," ucap Ruhut.

Anggota Komisi III DPR itu juga menampik alasan Marzuki yang tak bisa lagi bersuara di Partai Demokrat. Ruhut mencontohkan, dirinya masih bisa bersuara lantang dan berbeda sikap dengan kebijakan partai.

"Dulu Ruhut dukung Jokowi-JK saat partai, dan semua kader dukung Prabowo-Hatta. Siapa bilang tidak bisa bersuara? Kurang apa Ruhut Poltak Sitompul bicara," ujar pria yang pernah melakoni profesi sebagai artis dan advokat itu.

Marzuki Alie sebelumnya memberikan sinyal akan keluar dari Partai Demokrat. "Dengan tidak masuk dalam struktur apa pun, tidak ada ruang yang diberikan oleh partai untuk mengabdi lagi di Partai Demokrat," kata Marzuki melalui pesan singkat, Sabtu pagi.

Marzuki menyatakan masih ingin berpolitik dan terlibat aktif dalam usaha membesarkan Demokrat. (Baca: Disingkirkan SBY, Marzuki Beri Sinyal Keluar dari Demokrat)

Namun, setelah mengetahui tidak masuk dalam kepengurusan yang dibentuk SBY dan tidak diundang untuk hadir dalam rapat pimpinan nasional Partai Demokrat, Marzuki mulai berpikir untuk keluar dari partai tersebut.

"Jadi, bukan saya yang tidak ingin berbuat lagi untuk Partai Demokrat, melainkan SBY-lah yang menentukan bahwa kita tidak perlu lagi ada dalam Partai Demokrat," ujar mantan Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Nasional
Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

Nasional
Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Nasional
Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Nasional
Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Nasional
Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Nasional
KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Nasional
Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Nasional
Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Nasional
Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Nasional
Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.