Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Konsultasikan dengan Megawati Siapa Menteri yang Akan Diganti

Kompas.com - 28/06/2015, 15:43 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komunikasi Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri tetap terjaga. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah, Jokowi menyampaikan kepada Megawati informasi terkait evaluasi kabinet, termasuk menteri yang rencananya akan diganti.

"Disampaikan dengan efektif oleh Pak Jokowi melalui Ibu Megawati, hal-hal menyangkut evaluasi kabinet. Siapa menteri kabinet yang akan diganti, saya kira disampaikan dalam konteks Jokowi sebagai kader," kata Basarah di sela-sela pembukaan sekolah partai calon kepala daerah di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Minggu (28/6/2015).

Menurut Basarah, sebagai partai pendukung pemerintah, PDI-P tentu menyampaikan saran-saran kepada Presiden Jokowi. Basarah juga berpendapat bahwa Presiden perlu melakukan perombakan kabinet, terutama merombak tim ekonominya yang sekarang.

Basarah menilai tim ekonomi Jokowi-Kalla belum mampu menerjemahkan visi dan misi besar Presiden. Dalam tujuh bulan memerintah, tim ekonomi Jokowi-JK dinilai belum mampu membawa perbaikan bagi perekonomian nasional.

"PDI-P merasa cita-cita yang diusung PDI-P melalui Jokowi-JK tidak didukung kapasitas menteri yang memadai karenanya berdasarkan evaluasi lapangan ini. Kami nilai menteri-menteri belum bisa menerjemahkan visi besar dan misi besar presiden, maka muncul gagasan reshuffle sebagai sebuah kebutuhan jawab agar pemerintahan ini berjalan efektif," tutur dia.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pergantian menteri kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden. Presiden dinilainya berhak mengganti menterinya dengan sejumlah alasan seperti ketika menteri tersebut mengundurkan diri, terlibat kasus hukum, rangkap jabatan, atau alasan lainnya yang mendasari kebutuhan pergantian menteri.

Jika ingin melakukan perombakan kabinet, Basarah menyarankan Jokowi agar mempertimbangkan untuk menambah dukungan politik di parlemen dengan mengangkat menteri dari partai yang belum tergabung dalam koalisi pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com