Kompas.com - 18/06/2015, 15:00 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS
- Niat sejumlah kepala dan wakil kepala daerah untuk mengundurkan diri hanya agar keluarganya bisa maju dalam pemilihan kepala daerah telah merusak etika politik. Selain tidak menghargai amanah rakyat untuk menjabat selama lima tahun, hal itu juga dilakukan hanya untuk menyiasati undang-undang.

Setidaknya sudah tiga kepala/ wakil kepala daerah yang siap mundur dari posisinya semata agar keluarganya bisa maju dalam pilkada tahun ini. Ketiganya adalah Wali Kota Pekalongan Basyir Ahmad, Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya, dan Wakil Wali Kota Sibolga Marudut Situmorang.

Mereka harus mundur karena Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menyebutkan, calon kepala/wakil kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Dalam penjelasan pasal itu disebutkan, konflik kepentingan itu berarti petahana berhubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu. Kecuali, telah melewati jeda satu kali masa jabatan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Rabu (17/6), di Jakarta, mengatakan, kepala/wakil kepala daerah berhak mengajukan pengunduran diri. Namun, ia menyayangkan alasan mundur itu. Alasan itu telah mengingkari komitmen mereka memimpin daerah selama lima tahun. Selain itu, alasan muncul hanya untuk menyiasati UU yang melarang calon punya konflik kepentingan dengan petahana.

Saat ditanya soal kebijakannya terhadap pengunduran diri kepala/wakil kepala daerah itu, Mendagri mengatakan, sebelum menerbitkan penetapan pemberhentian atau tidak, Kemendagri akan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan MK itu tak lain putusan atas uji materi Pasal 1 Angka 6 tentang larangan calon tanpa konflik kepentingan dengan petahana. Permohonan uji materi diajukan Adnan Purichta Ichsan, anggota DPRD Sulawesi Selatan yang juga putra dari Bupati Gowa, Sulsel, Ichsan Yasin Limpo, dan Aji Sumarno, menantu Bupati Selayar Syahrir Wahab (Kompas, 7/3).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Disayangkan

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Wibowo, menyayangkan sejumlah kepala/wakil kepala daerah yang telah mencederai etika politik dengan bersiasat di balik larangan tegas yang disebutkan dalam UU Pilkada.

Namun, menurut Arif, meski petahana mundur menjelang pilkada, bukan berarti keluarga mereka bisa maju dalam pilkada. Mengacu pada UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, jika kepala/wakil kepala daerah telah menjabat lebih dari 2,5 tahun, berarti mereka dianggap sudah menjabat satu periode atau lima tahun sehingga jika mundur mereka berstatus petahana.

"Jadi, kami mengharapkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) tetap menolak keluarga petahana maju dalam pilkada sekalipun petahana tersebut telah mundur dari jabatannya," ujar Arif.

Meski demikian, KPU berpandangan bahwa petahana, seperti dikatakan anggota KPU, Hadar Navis Gumay, adalah kepala/wakil kepala daerah yang sedang menjabat. Ini pun disebutkan dalam Peraturan KPU No 9/2015 tentang Pencalonan sehingga kepala/wakil kepala daerah yang sudah mundur tak masuk dalam kriteria sebagai petahana dan keluarganya tetap bisa maju dalam pilkada. (APA/WER/FRN/FLO)

* Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 Juni 2015 dengan judul "Etika Politik Dirusak".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

Nasional
Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak 'Bully' Penyandang Disabilitas

Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak "Bully" Penyandang Disabilitas

Nasional
Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

Nasional
Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Nasional
Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Nasional
Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Nasional
Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Nasional
UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

Nasional
Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Nasional
90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

Nasional
BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

Nasional
Polisi: Peran 2 Terduga Teroris di Luwu Timur, Siapkan Tempat Pertemuan dan Jaga Senjata

Polisi: Peran 2 Terduga Teroris di Luwu Timur, Siapkan Tempat Pertemuan dan Jaga Senjata

Nasional
Firli Bahuri Berharap Tak Ada Lagi Korupsi Terkait Perizinan Investasi

Firli Bahuri Berharap Tak Ada Lagi Korupsi Terkait Perizinan Investasi

Nasional
Peringatan BMKG: Banjir Rob Diprediksi Landa Pesisir Jakarta Utara 2-9 Desember

Peringatan BMKG: Banjir Rob Diprediksi Landa Pesisir Jakarta Utara 2-9 Desember

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.