Kompas.com - 13/06/2015, 14:25 WIB
Ilustrasi DPR TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ilustrasi DPR
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanul Haq menilai, wacana dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar untuk tiap anggota DPR setiap tahunnya jangan tergesa-gesa ditolak. Ia menilai pemberian dana aspirasi yang besar itu sebagai tantangan untuk mengubah citra negatif DPR RI di mata masyarakat.

Maman menuturkan, anggota DPR banyak sekali menerima proposal pengajuan program atau pembangunan infrastruktur saat kembali ke daerah pemilihan untuk bertemu konstituen. Dengan dana aspirasi yang jumlahnya kecil, permintaan masyarakat itu sulit dipenuhi oleh anggota DPR.

"Ketika kita ke dapil, banyak permintaan dari masyarakat, itu realita yang harus dilihat dari DPR," kata Maman, di Jakarta Pusat, Sabtu (13/6/2015). (baca: Kata Politisi Golkar Ini, Dana Aspirasi Muncul karena Kesalahan Pemerintah)

Maman meyakini pemberian dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar tidak akan mudah untuk diselewengkan oleh anggota DPR. Pasalnya, anggota DPR tidak memegang dana tersebut dan hanya berwenang mengelola secara transparan dengan pengawasan masyarakat.

"Tidak akan ada satu pun yang ambil fee atau penyelewengan. Menurut saya dana aspirasi itu penting untuk menguji siapa yang korup, eksekutif atau legislatif. Ini untuk mengubah citra buruk DPR di mata masyarakat," ujarnya.

Usulan dana aspirasi tersebut ditentang berbagai pihak dengan berbagai alasan, termasuk sebagian anggota DPR.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya menilai bahwa usulan dana aspirasi itu bisa menimbulkan masalah. Penggunaan dana ini dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan penggunaan anggaran untuk program yang sudah disepakati pemerintah dengan DPR dalam APBN. (baca: Wapres: Dana Aspirasi Anggota DPR Dapat Menimbulkan Masalah)

"Kalau khusus soal anggota DPR mendapat jatah tentu nanti menimbulkan masalah, nanti semua juga anggota DPR provinsi minta, DPR tingkat II juga minta. Sedangkan tugas pembangunan kan tugas pemerintah. Nanti DPR tinggal memasukannya dalam APBN," kata Kalla.

Anggota Fraksi PDI-Perjuangan Henry Yosodiningrat khawatir dana sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR setiap tahunnya itu justru akan menjadi bahan bancakan. (baca: Hendry Khawatir Banyak Anggota DPR Masuk Penjara karena Dana Aspirasi)

Selain rawan dikorupsi, Henry khawatir nantinya akan terjadi tumpang tindih anggaran, antara dana aspirasi dan dana yang sudah dianggarkan pemerintah daerah. Terlebih lagi, kata dia, Anggota DPR sebenarnya tidak bertugas untuk mengurusi program yang ada di daerah.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larangan Mudik Lebaran 2021 dan Penegasan Jokowi untuk Jaga Keselamatan dari Covid-19

Larangan Mudik Lebaran 2021 dan Penegasan Jokowi untuk Jaga Keselamatan dari Covid-19

Nasional
Menkes Minta Masyarakat Waspadai Tranmisi Lokal Varian Vurus Corona B117

Menkes Minta Masyarakat Waspadai Tranmisi Lokal Varian Vurus Corona B117

Nasional
Masyarakat Diminta Waspada, Kapasitas Vaksinasi Sedang Turun dan Kasus Covid-19 Masih Bertambah

Masyarakat Diminta Waspada, Kapasitas Vaksinasi Sedang Turun dan Kasus Covid-19 Masih Bertambah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kerasnya Persaingan Mendapatkan Vaksin Covid-19 | Bakamla Tegur Kapal Yunani di Perairan Maluku

[POPULER NASIONAL] Kerasnya Persaingan Mendapatkan Vaksin Covid-19 | Bakamla Tegur Kapal Yunani di Perairan Maluku

Nasional
Menkes: Jangan Sampai Vaksinasi Covid-19 Buat Kita Euforia dan Tak Waspada

Menkes: Jangan Sampai Vaksinasi Covid-19 Buat Kita Euforia dan Tak Waspada

Nasional
Menkes: Lansia Berisiko Tinggi Covid-19, tapi Sulit Terjangkau Vaksinasi

Menkes: Lansia Berisiko Tinggi Covid-19, tapi Sulit Terjangkau Vaksinasi

Nasional
Jozeph Paul Zhang Berani Mengaku Nabi ke-26 dan Menantang Dipolisikan, Diduga karena Tak Ada di Indonesia

Jozeph Paul Zhang Berani Mengaku Nabi ke-26 dan Menantang Dipolisikan, Diduga karena Tak Ada di Indonesia

Nasional
Menkes Minta Perdebatan soal Vaksin Nusantara Berjalan secara Ilmiah, Tidak Politis

Menkes Minta Perdebatan soal Vaksin Nusantara Berjalan secara Ilmiah, Tidak Politis

Nasional
Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Nasional
UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

Nasional
Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X