Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bisa Lanjutkan Program Moeldoko, Gatot Dianggap Pilihan Tepat Jadi Panglima TNI

Kompas.com - 10/06/2015, 08:32 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon panglima TNI. Gatot merupakan calon tunggal yang diajukan kepada DPR RI untuk menggantikan Jenderal Moeldoko yang memasuki masa pensiun mulai 1 Agustus 2015.

Menurut Tjahjo, dari aspek strategis, penunjukan Gatot sebagai calon panglima TNI akan menunjang wawasan kemaritiman yang akan diwujudkan dengan dibentuknya tiga komando pertahanan barat, tengah, dan timur. Tjahjo menyebut pembentukan tiga komando itu merupakan ide TNI Angkatan Darat dan telah disampaikan Panglima TNI Jenderal Moeldoko kepada Presiden Jokowi.

"Ada kesinambungan di antara gagasan dan pelaksanaan," kata Tjahjo melalui pernyataan tertulis, Rabu (10/6/2015).

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu mengungkapkan, hubungan Gatot dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut serta Kepala Polri juga cukup dekat. Ia yakin Gatot mampu menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk membangun sinergi yang efektif, baik antar-matra di TNI maupun dengan Polri.

"Akan membangun sinergi yang semakin baik dan kompak, mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dengan program pembangunan Nawacita-nya," ujar Tjahjo.

Pada Selasa (9/6/2015) kemarin, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan, pihaknya telah menerima usulan nama KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon panglima TNI dari Presiden Jokowi. Menurut Fahri, surat dari Presiden Jokowi itu disampaikan pada Selasa (9/6/2015) dan akan segera ditindaklanjuti oleh DPR.

Uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI akan dilakukan oleh Komisi I DPR RI. Fahri menegaskan bahwa uji kelayakan itu bisa saja dilakukan pada pekan ini. Namun, ia mengingatkan Presiden Jokowi untuk memberikan kepastian dan jangan sampai muncul persoalan seperti yang terjadi pada pemilihan kepala Polri beberapa waktu lalu.

"Sikap netral Jokowi tetap harus diperlihatkan," kata Fahri. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Tututan SYL, Ada Aliran Uang ke Partai Nasdem Rp 965 Juta dari Kementan

Sidang Tututan SYL, Ada Aliran Uang ke Partai Nasdem Rp 965 Juta dari Kementan

Nasional
SYL Dituntut 12 Tahun Penjara

SYL Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
WN China Tersangka Penipuan 'Online' Diduga Tipu 800 Korban hingga Rugi Ratusan Miliar

WN China Tersangka Penipuan "Online" Diduga Tipu 800 Korban hingga Rugi Ratusan Miliar

Nasional
Jaksa KPK Ungkap Anak SYL Kemal Redindo Kembalikan Uang Rp 253 Juta

Jaksa KPK Ungkap Anak SYL Kemal Redindo Kembalikan Uang Rp 253 Juta

Nasional
Soal Kerja Sama dengan PKS di Pilkada Jakarta, Nasdem: Bisa Iya, Bisa Tidak

Soal Kerja Sama dengan PKS di Pilkada Jakarta, Nasdem: Bisa Iya, Bisa Tidak

Nasional
Dukung Ridwan Kamil, Projo: Dalam Sejarah, Petahana Selalu Kalah Pilkada DKI Jakarta

Dukung Ridwan Kamil, Projo: Dalam Sejarah, Petahana Selalu Kalah Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Nasional
Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Nasional
Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Nasional
Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas 'Hacker'

Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas "Hacker"

Nasional
Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Nasional
KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

Nasional
Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Nasional
Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com