Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hindari Jadi Sasaran Tembak, Ketua KPK Diminta Tak Sering Tampil

Kompas.com - 10/06/2015, 06:45 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susetyo berharap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selanjutnya tidak terlalu sering tampil di ruang publik. Menurut Benny, peluang Ketua KPK mendapatkan masalah akan semakin besar jika terlalu sering berbicara atau tampil di ruang publik.

"Pimpinan KPK jangan selalu tampil di hadapan publik, karena harusnya kan berjalan di tempat yang sunyi biar enggak jadi sasaran tembak," kata Benny, dalam pertemuan tokoh lintas agama dengan Pansel KPK, di Gedung Setneg, Jakarta, Selasa (9/6/2015) malam.

Selanjutnya, Benny juga meminta seluruh pimpinan KPK untuk mengubur ambisi politik sejak munculnya niat mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan dan intervensi saat pimpinan KPK menjalankan masa tugasnya.

Benny menyarankan agar Pansel KPK memilih calon pimpinan KPK dengan kombinasi figur yang memiliki keahlian dalam pencegahan dan penindakan kejahatan korupsi. Menurut Benny, kombinasi yang efektif dapat dihasilkan dari seleksi yang menguji kemampuan para calon dalam menganalisa masalah.

"Jadi memang pemimpin harus irit bicara, harus ada kombinasi antara orang yang mampu penindakan dan orang yang mampu pencegahan," ucapnya.

Pertemuan antara Pansel KPK dengan tokoh lintas agama digelar untuk menggali masukan terkait penjaringan calon pimpinan KPK. Selain Romo Benny, dalam pertemuan itu hadir juga Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Pendaftaran calon pimpinan KPK dimulai pada 5-24 Juni 2015. Selanjutnya, Pansel akan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan masukan atas nama-nama pendaftar pada 27 Juni-26 Juli 2015. Pansel akan menyeleksi dengan tes pembuatan makalah hingga tes wawancara.

Sebanyak delapan nama akan dipilih dan kemudian diserahkan ke Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015. Presiden lalu akan meneruskan nama-nama itu ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com